KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Dibawah terik matahari yang menyengat, pekikan suara lantang puluhan aktivis mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Kediri memecah suasana di halaman depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (19/2/2025).
Dengan membawa spanduk dan poster bernada protes, mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dianggap merugikan rakyat kecil dan memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Tak hanya berorasi lantang, para mahasiswa kemudian melakukan aksi tiarap di atas aspal panas. Tubuh mereka rebah dalam diam, menyimbolkan kondisi darurat yang tengah melanda negeri akibat kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak pada masyarakat bawah.
Bagi mereka, efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi ancaman nyata bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat kecil.
Aksi ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga peringatan keras kepada pemerintah bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam jika kebijakan tersebut terus berjalan tanpa evaluasi.
Presiden Eksekutif Keluarga Mahasiswa (EKM) UB Kediri, Ghiffari Ernan Ramadhan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menuai kontroversi.
Menurutnya, kebijakan efisiensi di berbagai sektor dapat berdampak buruk, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang rentan kehilangan pekerjaan dan akses layanan publik.
“Masyarakat kecil yang paling terkena imbas. Sedangkan mereka yang berkecukupan tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Efisiensi ini justru memperdalam ketimpangan sosial,” kata Ghiffari.
Ghiffari pun menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika tuntutan diabaikan.
“Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan mengajak lebih banyak mahasiswa turun ke jalan,” ancamnya.
Setelah menunggu hampir satu jam, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kediri, Sudjono Teguh Widjaja, akhirnya menemui massa dan berdialog. Menurutnya pihaknya telah mendengar aspirasi dari mahasiswa dan akan meneruskannya ke DPR RI.
” Kami akan memastikan tuntutan ini sampai ke pusat,” kata Sudjono.
Untuk diketahui berikut ini lima tuntutan dari mahasiswa UB Kediri kepada pemerintah:
- Regulasi konkret terhadap kebijakan efisiensi dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
- Prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan, agar tidak terkena dampak pemangkasan.
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum matang dalam perencanaan.
- Penindakan tegas terhadap koruptor, dengan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Evaluasi kabinet dan reshuffle menteri bermasalah, demi efektivitas anggaran negara.(*)
