SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Hari Pers Nasional 2025/Hari Ulang Tahun ke 79 PWI telah diperingati secara nasional dan diisi dengan berbagai kegiatan mulai diskusi ilmiah, bakti sosial dan syukuran.
Merespon hari pers nasional tahun ini, pengamat sosial dan peneliti senior SSC (Surabaya Survei Center) Dr. Surokokim Abdussalam berharap pers tetap berfungsi sebagai penjaga demokrasi dan kebenaran.
Selain itu, pers terus berkontribusi dan membangun peradaban publik. Salah satunya dengan mengawal peran strategis pers sebagai penjaga demokrasi dan kebenaran di tengah derasnya arus distrupsi informasi, ungkap Surokim kepada wartatransparansi.com, Selasa (11/2/2025).
Tantangan besar yang dihadapi dunia pers saat ini, terutama dengan dominasi media sosial yang seringkali mengabaikan prinsip verifikasi. ” Ia menekankan bahwa pers harus tetap berdiri tegak sebagai pencerah, membantu publik memahami situasi dengan jernih dan objektif.
Menurut Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Trunojoyo Madura (UTM), pers harus menjadi kompas jalan bagi publik, menjernihkan keadaan di tengah maraknya hoaks dan berita palsu. Kita membutuhkan pers yang kokoh, yang tak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga marwah peradaban,” ucapnya.
Mengutip pandangan Gus Dur dan Pak DI (Dahlan Iskan), bahwa pers harus mampu menjaga marwah peradaban langitan—tempat di mana budaya luhur dijaga dan dikembangkan.
“Dalam konteks ini, pers tak sekadar menjadi penyampai berita, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi,” kata pria yang juga peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC).
Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, Surokim berharap pers dapat tetap menjadi mata air peradaban, memberikan kejernihan di tengah derasnya informasi yang sering kali bias. Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dan akademisi dalam mendukung ekosistem pers yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab.
“Tantangan tidak mudah, tetapi ini adalah misi yang harus kita emban bersama. Pers harus bisa mengawal peradaban masyarakat menuju daulat publik yang sesungguhnya,” pungkasnya. (*)
