Pelantikan 22 Kepala Daerah Di Jatim Mundur, Tunggu Hasil Rapat Mendagri - Komisi ll DPR Senin Depan

SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Rencana pelantikan kepala daerah yang semula di jadwalkan tanggal 6 Februari dipastikan bakal mundur. Pastinya masih menunggu hasil rapat kerja dengan Komisi ll DPR pada Senin (3/2/2025) depan.

“Nanti akan ada rapat kerja bersama Komisi II di hari Senin (3/2/2025) depan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jumat (31/1/2025).

Tito mengatakan, dalam rapat itu kemungkinan dibahas penetapan tanggal pelantikan kepala daerah. Selain itu, dalam rapat tersebut akan dibahas beberapa opsi tanggal yang sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Rencana batalnya pelantikan kepala daerah yang tidak dalam sengketa itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan peraturan yang baru. Dalam peraturan tersebut, MK menetapkan jadwal pengucapan putusan dismissal untuk 310 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang telah diregistrasi.

Putusan dismissal akan menentukan perkara pilkada yang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dan perkara yang dihentikan.

Perkara yang dihentikan ini nantinya akan menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing menetapkan pasangan calon (paslon) yang memenangkan pilkada.

Paslon yang telah ditentukan ini pelantikannya akan digabung dengan pilkada non-sengketa MK sebanyak 297 gubernur, bupati/walikota.

Meski demikian, Mendagri belum bisa memastikan kapan ratusan kepala daerah terpilih ini bisa dilantik, mengingat proses administrasi setelah putusan dismissal masih panjang. Mulai dari penetapan KPU, pengusulan ke DPRD hingga diserahkan ke Kemendagri untuk diproses.

Di Surabaya Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan sampai sekarang belum ada petunjuk dari Kemendagri tentang pelaksanaan pelantikan 22 kepala daerah terpilih non sengketa. Tunggu dulu dari Kemendagri, tegas Adhy kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (31/1/2025). (din/ais)

Berikut daftar lengkap 22 kepala daerah non sengketa :