Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta tambahan anggaran pada 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun guna mengimplementasikan agenda nasional, sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi memasuki revolusi industri keempat.
“Program yang akan kami laksanakan, antara lain pengembangan lima sektor industri prioritas yang ditetapkan Making Indonesia 4.0, peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, serta kegiatan santripreneur, dan penumbuhan wirausaha industri baru,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hingga tahap keenam peluncuran program pendidikan vokasi tersebut, Kemenperin mampu melibatkan sebanyak 618 perusahaan dengan menggandeng hingga 1.735 SMK.
“Upaya yang kami lakukan ini sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK,” imbuhnya.
Berdasarkan RUU APBN 2019 yang mengangkat tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”, pemerintah berencana untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp487,9 triliun.
Jumlah tersebut meningkat 38,1 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2014 lalu.
Anggaran pendidikan dalam RUU APBN 2019, salah satunya akan ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren.
Di samping itu, Airlangga menambahkan, pihaknya juga tengah mendorong percepatan pembangunan klaster industri berbasis sentra di sejumlah wilayah seperti di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah hingga Papua.
