KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri yang berlangsung bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2024 semakin menarik perhatian masyarakat.
Pasalnya, salah satu agenda penting yang diselenggarakan adalah debat publik perdana oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Kamis 24 Oktober 2024 malam.
Debat yang digelar di Insumo Kediri Convention Center (IKCC), Jalan Urip Sumoharjo, Kota Kediri, Jatim. Mengusung tema besar “meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah”. Sub tema debat kali ini menyoroti peningkatan pelayanan publik serta upaya menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
Seluruh pasangan calon (paslon), baik Paslon nomor urut 1 Deny Widyanarko – Mudawamah (Deny-Mudawamah) maupun Paslon nomor urut 2 Hanindhito Himawan Pramana – Dewi Maria Ulfa (Dhito-Dewi), yang berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Kediri, berkesempatan memaparkan visi dan misi mereka di hadapan publik.
Melalui debat ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing paslon, serta mengevaluasi sejauh mana kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan yang ada di daerah tersebut.
Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menyatakan debat terbuka menjadi rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak 2024, sesuai amanah PKPU 13 tahun 2024. Kegiatan ini sekaligus memberikan ruang bagi para paslon menyampaikan program unggulannya sekaligus membantu pemilih mendapatkan informasi yang jelas.
“Kami berharap masyarakat memilih berdasarkan pemahaman yang matang setelah mendengar visi dan misi dari para kandidat,” katanya.
Nanang berharap masyarakat dapat menilai program kedua paslon dengan bijaksana. Menurutnya, debat publik ini bukan sekadar ajang adu gagasan, tetapi juga memberikan wawasan mendalam kepada masyarakat terkait program-program yang akan diusung oleh para calon.
Selain itu, Pilkada 2024 menjadi momen penting dalam sejarah demokrasi Kabupaten Kediri karena diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu serentak di seluruh Indonesia. “Mari kita mencatatkan tinta emas dalam sejarah demokrasi dengan menciptakan Pilkada yang damai dan sukses,” harap Nanang.
Debat ini juga menghadirkan lima panelis dari berbagai bidang, yaitu Mochamad Adnan Magribi Sahril Azhar, Taufiq Al Amin, Deasy Wulandari, Kurniawan Muhammad, dan Jarotd Hermasyah. Mereka memberikan pertanyaan kritis untuk menggali lebih dalam program-program dari masing-masing paslon.
” Panelisnya tetap sama yakni 5 orang mereka berlatarbelakang sebagai akademisi, praktisi, dan juga pemerhati di bidang hukum atau persoalan pemerintahan,” urai Nanang.
KPU Kabupaten Kediri juga telah menjadwalkan debat publik kedua yang akan digelar pada 12 November 2024 di Gedung Bagawanta Bhahari, Kabupaten Kediri. Debat ini diharapkan menjadi lanjutan dari diskusi hangat terkait program-program yang akan membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Kediri.
” Untuk debat kedua, tempatnya tidak sebesar disini (IKCC) yang lokasinya berada di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Namun, kedua kegiatan debat publik ini merupakan bagian dari upaya kami menjaga keseimbangan dan koordinasi antar instansi di Kabupaten Kediri,” ungkap Nanang.
Saling Sindir Program
Debat ini berlangsung memanas, namun tetap kondusif. ketika kedua calon tak segan saling sindir terkait program unggulan masing-masing. Mas Dhito dan Dewi Mariya Ulfa mengusung program peningkatan layanan publik dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) melalui Panji Corporate University (Panji CorpU). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN guna mendukung layanan publik yang lebih baik.
Namun, Deny Widyanarko, paslon nomor urut 1, mempertanyakan efektivitas program tersebut. “Apakah peningkatan kapasitas ASN ini betul-betul berdampak pada pelayanan publik? Kenyataannya, masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan yang lambat,” sindir Deny.
Mas Dhito pun tidak tinggal diam. Dia menegaskan bahwa program Panji CorpU telah membawa perubahan nyata bagi kinerja ASN. “Kami sudah membuktikan hasilnya dengan berbagai inovasi pelayanan, termasuk program Sahaja (Satu Hari Jadi) yang mempermudah akses pelayanan pemerintah bagi masyarakat,” tegasnya.
Saling sindir berlanjut ketika Deny memaparkan program unggulannya, yaitu alokasi dana Rp 300-500 juta per dusun untuk pembangunan lokal. Dhito menilai program tersebut sebagai janji manis yang sulit direalisasikan. “Membagi anggaran seperti itu terdengar bagus di atas kertas, tapi apakah realistis dan tepat sasaran? Kita butuh program yang benar-benar bisa dilaksanakan,” kritik Dhito.
Menanggapi hal tersebut, Deny membela programnya dengan menekankan bahwa alokasi dana tersebut sudah diperhitungkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri yang mencapai Rp 3,6 triliun. “Ini adalah solusi konkret untuk memberdayakan dusun-dusun agar mandiri,” balas Deny.
Dengan suasana debat yang penuh ketegangan namun tetap dalam koridor demokrasi, masyarakat diharapkan dapat menentukan pilihan terbaiknya pada Pilkada 27 November 2024. (Adv/ KPU Kabupaten Kediri/Abi)
