JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menggagas dibangunnya ribuan Mall Pelayanan Publik (MAP) . Bahkan gagasan ini sudah mulai direalisasi diantaanya di Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo.
Dengan dibangunnya mall tesebut masyarakat didaerah itu akan mendapat banyak kemudahan. Ini adalah bentuk terobosan Kementerian PANRB. tegas Menteri PANRB dalam diskusi di kantor Sekretariat Negara di Jakarta Jumat.
Selain Mojokerto dan Sidoarjo, Kabupaten lainya Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Makassar, Kota Samarinda,Kota Palembang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kulon Progo.
“Konsep mal ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat, dimana kita hanya datang ke satu tempat untuk memenuhi semua keperluan kita,” ujarnya
Dalam release yang diterima wartatranparansi.com, kemeneian Tidak main-main, pemerintah membangun Mal Pelayanan Publik yang didalamnya tersedia berbagai jenis pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat bahkan nantinya akan mengintegrasikan sistemnya.
Inovasi pelayanan ini sebagai salah satu solusi untuk mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga. “Semuanya akan terus dikembangkan,” ujar Menteri Asman.
Konsep MPP ini mengadopsi dari Public Service Hall (PSH) milik Georgia. PSH di Georgia adalah pusat pelayanan yang melayani pelayanan secara terpadu dan terintegrasi, baik antar kementerian maupun dengan pemerintah lokal di sana.
“Konsep dan prinsip tersebut tersebut kemudian kita adopsi dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik,” imbuh Asman.
Sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo bahwa pelayanan publik harus diperbaiki dan perizinan dipermudah. “Diharapkan Indonesia juga bisa meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) seperti Georgia,” ujarnya.
PSH Georgia mampu meningkatkan ranking EoDB, tahun 2017 dari ranking ke-16 ke posisi 9 pada tahun 2018. MPP di Indonesia juga diharapkan memiliki daya gedor EODB seperti di Georgia, sehingga target Presiden Joko Widodo dapat tercapai, yakni menduduki ranking 40 dimana saat ini masih di urutan 72. “Kehadiran MPP di Indonesia juga diharapkan membuat perubahan seperti itu,”
Hingga tahun 2018, telah terbentuk MPP di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kota Tomohon, Kota Batam, Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Bitung, dan Kabupaten Karangasem.
“Dengan adanya Leader’s Talk tentang MPP ini diharapkan pentingnya peningkatan pelayanan publik dapat semakin menjadi kesadaran bersama di kalangan aparatur negara,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia mulai berlomba-lomba untuk membuat MPP di daerahnya masing-masing. “Hal ini menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat,” imbuhnya.
Dikatakan, tantangan di masing-masing daerah dapat sangat berbeda dalam proses pembangunan MPP, untuk itu Menteri berharap pada kesempatan ini dapat menjadi waktu yang sangat bermanfaat untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai MPP.
Leader’s Talk ini dihadiri Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Walikota Tomohon (Provinsi Sulawesi Utara) Jimmy F. Eman, Wakil Walikota Batam (Provinsi Kepulauan Riau) Amsakar Achmad, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia, dan CEO Good News From Indonesia. (rom)
