Indonesia juga akan melakukan berbagai kebijakan deregulasi, seperti perizinan impor, kuota impor dan tingkat kandungan dalam negeri. “Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals.
Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” papar Menko Airlangga. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kembali menegaskan sebagai negara yang terbuka dan bersahabat kepada negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat.
Didukung oleh asosiasi dan dunia usaha serta sektor swasta, Indonesia mengharapkan proses negosiasi tarif ini dapat segera dimulai setelah ditandatanganinya kesepakatan non-disclosure dengan pihak USTR pada 23 April 2025. “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” pungkas Menko Airlangga.
Selain itu, pihak AS juga menyatakan ingin bekerja sama dalam forum G20, dimana tahun 2026 AS akan memegang mandat sebagai Presidensi G20, untuk mendukung agenda kebijakan Presiden Trump. Selain itu, Amerika Serikat menilai OECD sangat penting, di mana Indonesia memanfaatkan proses aksesi keanggotaan OECD untuk melakukan reformasi dan deregulasi.
Dalam pertemuan tersebut Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Marie Elka Pangestu.
Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington, DC Ida Bagus Bimantara, serta jajaran para pejabat Kemenko Perkonomian dan Kementerian Keuangan. (*)