“Pelaporan ini merupakan wujud komitmen masyarakat untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Magetan” ujar Safrudin. Berdasarkan analisis dokumen dan hasil hearing, FGD tersebut dinilai cenderung seremonial dan berpotensi menjadi bagian dari praktik yang tidak mendukung efisiensi anggaran. “Kami ingin pemerintah daerah menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Laporan ini bukan hanya tentang satu kegiatan, tetapi juga panggilan untuk memastikan setiap program publik benar-benar memberikan manfaat nyata.
Masyarakat mendesak Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan ini dengan serius dan memperluas evaluasi ke seluruh kegiatan rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Magetan. Dorongan ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, yang menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kami berharap Inspektorat tidak hanya memeriksa FGD ini, tetapi juga mengaudit kegiatan serupa di OPD lain untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran,” tambah Safrudin. Langkah ini diambil setelah serangkaian diskusi dan pengumpulan bukti, termasuk notula, foto kegiatan, dan daftar hadir, yang menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program pemerintah. Masyarakat Magetan berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.(*)
