SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Sumardi, anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jawa Timur meminta agar eksekutif lebih transparan menyangkut soal aset yang di miliki.
Hal tersebut sebagai langkah mempertajam hingga mempersempit ruang agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jawa Timur tidak menguap. ” Fraksi Golkar tetap konsisten dan berupaya maksimal mengingat aset pemprov itu sesungguhnya adalah sumber pendapatan,” tegas Sumardi, Jumat (18/42025)
Politikus yang sebelumnya berprofesi sebagai lowyer ini menginginkan data aset Pemprov secara rinci, mulai dari titik lokasinya, jenisnya, hingga berapa nilainya per bidang serta penggunaanya.
Sumardi berpandangan adanya defisit PAD Pemprov Jawa Timur menjadi tanggung jawab bersama, baik itu eksekutif maupun legislatif. Sebab, penurunan PAD harus segera diambil langkah solutif, melalui sumber lain. Selama ini Pemprov terkesan tertutup.
Selama ini kita tidak tahu apakah aset yang dimiliki Pemprov sudah sertifikat atau belum. Ini upaya pendongkrak PAD, adanya iventarisasi aset juga untuk meminimalisir atau mencegah konflik di tengah masyarakat.
“Kita minta daftar aset-asetnya itu diserahkan kepada kita, supaya apa, kita tidak mau kalau itu tidak dikelola dan dijaga dengan baik, suatu saat ada konflik dengan masyarakat atau dengan lembaga lain, paling tidak harus menjadi atensi kita juga,” kata Sumardi.
