SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Wali Kota Eri Cahyadi m mengingatkan kepada semua jajarannya untuk tidak sekali-kali melakukan korupsi dan pungutan liar (Pungli).
Hal itu disampaikan Eri saat webinar Aparatur Sipil Negara (ASN) Belajar di ruang sidang wali kota, pada Kamis, (17/4/2025). Webinar bertema “Menegakkan Disiplin, Membangun Integritas: Peran ASN dalam Pembinaan dan Pelayanan Prima di Kota Surabaya ini, diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.
Selain Eri, webinar juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI), Zudan Arif Fakrulloh melalui daring, Sekda Kota Surabaya Ikhsan, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD) lainnya.
Wali Kota Eri mengatakan, tujuan digelarnya webinar ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dan membangun integritas ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurutnya, ASN juga harus bisa mengetahui hal apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan.
“Sejatinya ASN itu harus bisa mengetahui mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, salah satunya adalah korupsi, pungli (pungutan liar), dan lain-lain. Karena bangsa ini, kota ini, khususnya Surabaya itu (masyarakat) akan percaya kalau pemerintahnya itu bersih, dan pemerintah yang bisa mengayomi, bukan pemerintah yang membuat gaduh,” katanya.
Eri berharap, adanya webinar bisa membuka pikiran ASN lebih luas lagi ke depannya. Selain itu, ia juga menyampaikan, agar ASN di lingkungan Pemkot Surabaya bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas-tugasnya.
“Yang kita jalani ini, kita harus berhati-hati, kalau kita tenang mengerjakannya berarti luar biasa, tapi kalau salah dalam mengerjakan tugasnya berarti imannya terputus,” ujarnya.
Eri menyebutkan, bahwa Surabaya merupakan salah satu kota yang mendapatkan penilaian pencegahan korupsi tertinggi dari KPK RI dan penilaian integritas tertinggi nasional. Berdasarkan penilaian indikator monitoring center for prevention (MCP) KPK RI pada tahun 2023, Pemkot Surabaya mendapatkan nilai MCP 97 poin. Penilaian yang diberikan oleh KPK RI kepada Pemkot Surabaya ini adalah yang tertinggi alias peringkat satu di Jatim.
“MCP kita yang dilakukan oleh KPK, kita adalah yang tertinggi di Jawa Timur, dan nomor tujuh se-Indonesia. Jadi, peningkatannya luar biasa, dari 14 jadi nomor tujuh di Indonesia, dan dari nomor dua di Jatim menjadi nomor satu dengan nilai 97,” sebutnya.
Dijelaskan pula, hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dicapai oleh Pemkot Surabaya di tahun 2023 juga menunjukkan hasil memuaskan. Hasil SPI Kota Surabaya di tahun 2023 menunjukkan angka 79,57 (warna hijau) terjaga.
