Kepala Bagian Teknik PDAM Kota Kediri, Joko Widodo, mengaku kecewa dengan lambannya penanganan perkara ini. Ia merasa dirinya dan institusinya telah cukup kooperatif dalam memenuhi permintaan jaksa.
“Kami sudah beberapa kali mendatangi kejaksaan dan memberikan data yang diminta. Tapi sampai sekarang proses hukumnya belum jelas,” ujarnya, Kamis, 6 Februari 2025.
Joko pun tak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Ia mengaku terjebak dalam pusaran proses hukum yang seolah tak bertepi. Alih-alih mendapat kepastian hukum, ia justru merasa digantung oleh sistem yang berjalan lamban.
“Kalau memang data yang kami berikan tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran, seharusnya ada kejelasan. Saya pribadi merasa tersandera karena kasus ini berlarut-larut dan tidak selesai,” tegas Joko.
Pertemuan terakhir Joko dengan Nur Ngali pun tidak membawa kejelasan. Ia sempat mendatangi Kejari pada Januari 2025 untuk meminta salinan berita acara perkara.
“Kalau memang ada data yang kurang, kami siap melengkapinya,” kata Joko.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kota Kediri, Boma Wira Gumilar, mengatakan bahwa penanganan perkara tersebut sudah tidak lagi berada di bawah tim intelijen.
“Selanjutnya akan didalami oleh tim Pidsus,” kata Boma saat dikonfirmasi pada 25 Februari 2025.
Boma tak ingin berlama-lama menjawab. Dengan nada tegas dan ekspresi datar, ia langsung melempar bola panas dugaan kasus korupsi PDAM Kota Kediri itu ke koleganya.
“Untuk pendalaman, silakan langsung tanya ke Kasi Pidsus,” ujarnya dengan nada tegas.
Untuk diketahui, dugaan kasus ini mencuat setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPKSM INPROF melaporkan dugaan penyimpangan proyek ke Kejari Kota Kediri pada 12 Oktober 2023. Proyek pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi PDAM tahun 2021 itu diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan Rancangan Angaran Biaya (RAB).
Beberapa titik pekerjaan yang disorot berada di Perumahan Gading Raya Permai 2, Perumahan Zahra, dan Perumahan Crlaview. (*)
