Menurut Bupati, penanganan banjir tak cukup dilakukan oleh Dinas PU SDA dan Dinas PKP Cipta Karya saja. “Namun OPD lain seperti BPBD yang harus tanggap untuk melakukan mitigasi bencana banjir dan berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti TNI dan Polri,” imbuhnya. Ia berharap, perencanaan tata kelola bozem dan bedah kota dapat dilakukan secara konkret dan komprehensif, dengan melibatkan semua pihak.
Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro, Djoko Lukito menyoroti pentingnya studi kelayakan dalam menentukan langkah strategis. “Dengan dilakukannya studi kelayakan yang matang akan terlihat apakah melalui sodetan atau mungkin ada strategi lain, termasuk bagaimana nanti dalam rangka penanganan banjir, reboisasi juga perlu dilakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Djoko menambahkan bahwa KPH Bojonegoro mengusulkan metode reboisasi jalur sebagai alternatif dari tumpang sari yang dianggap kurang efektif. “Warga bisa menanam, salah satunya dengan tanaman buah seperti pohon nangka,” ucapnya, sembari menekankan bahwa metode ini dapat memadukan konservasi dengan pemberdayaan masyarakat.
Desa Kunci Kecamatan Dander disebut sebagai wilayah langganan banjir bandang. Untuk itu, pembangunan embung menjadi prioritas di wilayah ini. Adapun di Kecamatan Baureno, Djoko menyampaikan adanya kolaborasi dengan BBWS dalam bentuk pengerukan Sungai Semar Mendem yang dijadwalkan pada tahun 2025, bekerja sama dengan PU SDA.
Pemkab Bojonegoro juga merancang sejumlah aksi konkret untuk penanganan banjir dalam kota, seperti pembongkaran trotoar, pembangunan sumur resapan, dan bozem sebagai waduk buatan untuk resapan air hujan.
Langkah-langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Bojonegoro tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menyusun peta jalan pengendalian banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat, masa depan Bojonegoro yang lebih tangguh terhadap bencana bukan lagi sekadar harapan. (Afi)
