Ia menegaskan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, seorang bupati memiliki tanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran APBD. Walaupun tidak memperkaya diri sendiri, kalau memperkaya orang lain atau korporasi dan menyebabkan kerugian negara, tetap bisa dijerat.
Ia juga menyinggung keberanian penyidik sebagai kunci dalam penuntasan kasus ini. Pertanyaannya tinggal, ada nyali atau tidak dari penyidik Kejaksaan Negeri Blitar untuk menetapkan kepala daerah sebagai tersangka bila terbukti korupsi.
Pihaknya akan terus mengawal kasus ini. Bahkan, jika diperlukan, mereka siap turun aksi untuk memberikan dukungan kepada tim penyidik. “Kami tidak menggurui, tapi mendorong agar penyidikan berjalan tanpa intervensi dan tuntas menegakkan hukum.(*)
