Untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut, Eri meminta agar Kepala PD menggunakan teknologi sebagai bagian dari solusi. Ia pun mendorong penggunaan sistem elektronik dan pengawasan digital agar pendapatan bisa termonitor secara akurat.
“Rumah makan diperbolehkan menerapkan sistem pajak parkir, namun harus mengedepankan inovasi, seperti penggunaan kamera pengawas atau alat parkir elektronik, sehingga potensi pendapatan dapat terpantau secara akurat,” sarannya.
Dalam kerangka membentuk Kabinet Surabaya Berkah, Eri menilai bahwa integritas dan keberanian dalam pelayanan publik menjadi pilar utama. Ia pun mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi yang berlangsung.
“Dalam menjalankan amanah masyarakat, kita harus berani mengambil keputusan. Sejak awal, saya telah menyampaikan kepada para calon kepala dinas bahwa semua target dan kinerja harus terukur dan jelas,” ungkapnya.
Selanjutnya, Eri kembali mengingatkan bahwa kontrak kinerja yang diteken para calon Kepala PD, juga memuat konsekuensi tegas bila target tidak tercapai. “Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani, jelas tertulis bahwa jika target tidak tercapai, yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri,” tegasnya.
Hanya saja, Eri memastikan bahwa pergantian Kepala PD tidak akan mengganggu kesinambungan program. Komitmen yang telah dibuat tetap menjadi acuan meskipun terjadi pergantian jabatan.
“Gagasan dan komitmen yang telah ditetapkan akan tetap menjadi acuan, meskipun terjadi pergantian Kepala PD. Penggantinya wajib melanjutkan komitmen yang sudah disepakati sebelumnya,” jelasnya.
Sebagai bagian dari transparansi publik, hasil kesepakatan komitmen kinerja Kepala PD ini nantinya akan disampaikan kepada media. Hal ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan partisipatif dari warga Surabaya.
“Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi kinerja para Kepala PD. Jika ada ketidaksesuaian, warga dapat langsung menyampaikan kepada saya,” sebutnya.
Ia menambahkan bahwa penamaan Kabinet Surabaya Berkah sekaligus sebagai refleksi keseriusan Pemkot Surabaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan. (*)
