“Kebijakan dan peraturan ini adalah untuk melanjutkan dan saling menguatkan,” jelasnya.
Dukungan pembiayaan menjadi prioritas Pemkot Surabaya, dengan alokasi anggaran sejak tahun 2022 hingga 2025. Dari sisi kelembagaan, Pemkot Surabaya memiliki Tim Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Sanitasi Perkotaan, dengan Wali Kota Eri sebagai pengarah. Tim ini berperan dalam meningkatkan SDM dan memberikan pendampingan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan terkait.
“Setiap pengawas atau masyarakat di tingkat RT, KSH harus kita latih terkait STBM. Itu menjadi pengontrol, karena ini bukan sekadar meraih penghargaan tapi ini adalah tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Berbagai program pengembangan kapasitas, promosi, dan kampanye perubahan perilaku juga terus digalakkan, termasuk pelatihan PHBS dan pengawasan kualitas air minum untuk sanitasi Puskesmas.
Eri menyampaikan berbagai inovasi di bidang sanitasi dan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Surabaya, antara lain 40 Kampung Zero Waste, Suroboyo Bus, 16 Eco Pesantren, Kampung Pengurangan Kantong Plastik, 10 Eco Kampus, pengelolaan sampah organik menjadi kompos di 6 pasar, pengelolaan sampah di 9 TPS 3R, 655 Bank Sampah, 26 Rumah Kompos, Budidaya Maggot dan Black Soldier Fly.
“Surabaya juga memiliki TPA Benowo Landfill Gas, penyediaan biopori, pembuatan Eco Enzim dari limbah kulit buah, serta daur ulang sampah menjadi baju, tas, dan kerajinan,” imbuhnya.
Dalam hal teknologi sanitasi aman, Pemkot Surabaya memiliki Aplikasi Senja untuk layanan sedot limbah dan Aplikasi Replica untuk memantau penyedotan tinja. Selain itu, dikembangkan pula Sistem Aplikasi Maintenance IPAL (Simipal) untuk pemeliharaan IPAL aset Pemkot. Data menunjukkan peningkatan layanan penyedotan tinja dari tahun ke tahun.
Inovasi septic tank Modis Baya juga dikembangkan untuk rumah panggung di wilayah pantai dan sungai. Pemkot Surabaya juga aktif dalam jejaring pasar sanitasi, termasuk regulasi bebas kantong plastik, program padat karya sanitasi, kolaborasi dengan ITS mendirikan perusahaan air minum kemasan HE2O, dan pembangunan jamban sehat oleh kelompok masyarakat.
“Untuk penyediaan sarana sanitasi dan air yang berkelanjutan, PDAM Surabaya terus berinovasi dengan pemasangan master meter, platform pelayanan pelanggan multi-channel, peluncuran 1000 smart water meter, dan Customer Information System (CIS). Implementasi komponen Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga menjadi perhatian di berbagai fasilitas publik dan perkantoran,” tututrnya.
Berbagai upaya ini telah membuahkan hasil, dengan deklarasi 100 persen Open Defecation Free (ODF) pada Maret 2023, serta penghargaan Terbaik I Nasional STBM kategori Pertama dan Kota Sehat Nasional Swastisaba Wistara ke-3 di tahun yang sama. Pada tahun 2024, Surabaya kembali meraih Terbaik I Nasional STBM Award Kategori Pertama dan akreditasi Kota Sehat WHO SEARO.
“Dengan berbagai strategi dan inovasi yang terus dikembangkan, Wali Kota Eri Cahyadi optimis Surabaya dapat terus meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat menuju terwujudnya kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi STBM sekaligus Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, drg Sulvy Dwi Anggraini, menyampaikan bahwa capaian STBM di Surabaya sangat luar biasa dan sudah mencapai lebih 70 persen untuk semua pilar. Ia berharap upaya yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya dapat terus berlanjut dan meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
“Verifikasi lapangan akan dilakukan pada tanggal 15 April 2025 dengan mengambil sampel masing-masing 2 kelurahan dari 10 kecamatan. Hasil verifikasi akan dibahas dalam rapat pleno pada tanggal 16 April 2025 untuk menentukan apakah Surabaya layak mendapatkan predikat Paripurna untuk 5 Pilar STBM,” tukasnya. (*)