Ia pun memahami kebijakan pemerintah pusat saat ini menyenangkan para petani, namun sedikit kurang menguntungkan bagi para pengusaha penggilingan padi. Oleh sebab itu, Pemkab Pasuruan akan membantu para pengusaha penggilingan padi yang belum memiliki izin, akan segera diterbitkan bahkan sampai membebaskan biaya kepengurusannya.
“Makanya kenapa saya kumpulkan, karena sama-sama kita cari solusi agar swasembada pangan tercapai tahun ini. Kita bantu Pak Presiden untuk mewujudkan Indonesia Berdikari Pangan, utamanya beras,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre Malang M. Nurjuliansyah Rachman bersyukur bahwasanya usai sosialisasi, jumlah perusahaan penggilingan padi yang bekerja sama dengan Bulog dalam penyerapan gabah semakin bertambah.
“Bulog sekarang kewalahan karena panen semakin raya, sementara penggilingan yang bekerja sama dengan bulog sedikit, jadi akan ada potensi gabah yang diserap tidak bisa diolah pada hari yang sama, bisa berpotensi kerusakan. Dan syukur alhamdulillah hari ini semakin banyak yang bekerja sama,” jelasnya.
Ditegaskan Juli, pembelian gabah dari para petani dilakukan melalui dua pola. Pertama melalui tim jemput gabah yang secara door to door ke sawah-sawah petani untuk musim pembelian. Dan yang kedua dengan melakukan pembelian melalui mitra-mitra yang ada wilayah Bulog Malang, termasuk Pasuruan Raya.
“Sesuai arahan Pak Bupati, kita ingin gabah petani gak lari keluar dan bisa terserap semua dengan harga sesuai HPP sebesar Rp 6500 per kilogram. Makanya antara kami dengan pengusaha penggilingan padi diharapkan bisa kerja sama, kita kasi ongkos yang baik sesuai tarif, dan kami rasa sudah cukup menguntungkan untuk mereka,” jelasnya. (roh/ais)
