“Meski anggaran yang dialokasikan cukup besar, yakni sebesar Rp.6,6 miliar, ini adalah investasi penting
demi pemenuhan layanan dasar kesehatan masyarakat. Saat warga sakit, cukup membawa KTP dan menunjukkan NIK, mereka bisa langsung dilayani,” ujar Gus Barra.
Program ini menyasar warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau yang status kepesertaannya tidak aktif, terutama dari kelompok masyarakat kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan seluruh perangkat desa untuk mempercepat proses pendataan dan aktivasi secara menyeluruh.
UHC Prioritas sendiri merupakan bagian dari visi besar Mojokerto yang Unggul dalam layanan publik, Cerdas dalam pengelolaan sumber daya, dan Harmonis dalam kehidupan masyarakat. Pengaktifan BPJS ini menjadi salah satu program unggulan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Dengan program ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif, adil, dan merata, serta mewujudkan Mojokerto yang sehat dan sejahtera bagi semua.
Peluncuran program ini dilangsungkan di dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda,Wakil ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Khoirul Amin, Ketua Komisi IV DPRD, M. Agus Fauzan, Direktur BPJS Kesehatan Pusat, Ir. David Bangun, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mojokerto, Elke Winasari, Ketua Tim Percepatan Pembangunan, Hariyono; Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Ulum Rokhmad; sejumlah kepala OPD, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Mojokerto serta perwakilan warga penerima manfaat.(*)
