JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan tarif 32 persen oleh Presiden Trump menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia, namun seluruh stakeholders terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi dampak kebijakan tersebut.
Negara-negara ekonomi yang terkuat membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. “Saya bertahun-tahun sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa (8/04/2025).
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa strategi pembangunan nasional yang tengah dijalankan oleh pemerintahannya bertumpu pada swasembada pangan, energi, air, dan industrialisasi, dengan semangat keberpihakan pada rakyat. Presiden menambahkan bahwa seluruh strategi tersebut dirancang bukan sekadar slogan, melainkan berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Dasar-dasar pemerintah yang saya pimpin dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai slogan, bukan sebagai moto, sebagai dasar pemikiran,” ucap Presiden.
Menurut Presiden, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan keadilan sosial. Kepala Negara menegaskan bahwa ia menolak model ekonomi yang membiarkan rakyat kecil tertinggal.
“Perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada keluarga yang tinggal di bawah jembatan. Ini menusuk rasa keadilan,” imbuhnya.
Presiden pun mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dan percaya pada kekuatan bangsa sendiri. “Saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tutur Presiden.
Sementara itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa risiko ketidakpastian ekonomi global di tahun 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi.
Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan Tarif Resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat.
Pasca penyampaian kebijakan tarif resiprokal tersebut, sejumlah dampak timbul mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia sehingga menekan harga komoditas global seperti Crued Oil dan Brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan.
