“Dengan pijakan yang kuat dari Musrenbang ini, kita optimis dapat mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat dan menciptakan pusat pemerintahan baru yang berdaya saing,” pungkas Bupati Al Barraa.
Secara terpisah Kepala Bappeda Kab. Mojokerto, Drs. Bambang Wahyudi, M.Si, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2026 melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan organisasi masyarakat.
Menurut Kepala Bappeda hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan benar- benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Sedangkan hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Dengan perencanaan yang matang dan berbasis partisipasi publik, pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masih penjelasan Kepala Bappeda, dari pembahasan yang dilakukan, total kebutuhan anggaran mencapai Rp3,85 triliun, sementara proyeksi belanja daerah hanya Rp2,82 triliun, sehingga terdapat defisit Rp1,03 triliun. Kondisi ini mengharuskan adanya skala prioritas dalam alokasi anggaran.
“Prioritas utama adalah pemenuhan Belanja Wajib Mengikat, Mandatori Spending, dan program unggulan kepala daerah,” jelas Bambang Wahyudi.
Kepala Bapeda menambahkan dengan adanya Musrenbang RKPD 2026, Kabupaten Mojokerto berharap mampu merancang pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur.(*)
