MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Pemkab Mojokerto tahun anggaran 2026 lebih fokus pada sektor pembangunan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, untuk percepatan penanganan stunting, serta pengembangan infrastruktur berbasis teknologi.
Ini diutarakan Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Pendopo Graha Majatama, Kamis (27/3/2025).
Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan pada Musrenbang RKPD 2026 ini Pemkab Mojokerto telah mengidentifikasi lima isu strategis utama. Kelima progres tersebut 2 diantarnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan social.
Sedangkan ketiga isu strategis utama lainnya seperti penguatan ekonomi dan infrastruktur, Reformasi tata kelola pemerintahan dan yang kelima mitigasi lingkungan dan kesiapsiagaan bencana Menurut Bupati Mojokerto, selain mengidentifikasi lima isu strategis utama pihaknya juga fokus pada pembangunan yang mencakup peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta percepatan penanganan stunting, serta pengembangan infrastruktur berbasis teknologi.
“Saya mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk proaktif mengusulkan program prioritas kepada kementerian dan pemerintah provinsi, agar selaras dengan kebijakan nasional maupun prioritas Jawa Timur. Untuk itu pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah,”tegas Gus Barra.
Menurut Gus Barra, tema RKPD Tahun 2026 adalah “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.” Tema ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait inovasi industri hilirisasi dan program pembangunan berkelanjutan, serta selaras dengan tema RKPD Provinsi Jawa Timur.
Dalam pelaksanaannya, Musrenbang RKPD juga menampung berbagai aspirasi dari Musrenbang kecamatan, konsultasi publik, hingga masukan dari DPRD dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Gus Barra, menekankan bahwa perangkat daerah harus merasionalisasi belanja dengan memprioritaskan kebutuhan yang wajib dan mendesak, serta mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif.
