Paket stimulus ekonomi (seperti) diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif electronic vehicle (EV) dan hibdrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi terealisasi secara optimal.
Selain kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti upaya transformasi ekonomi melalui beberapa kebijakan pendorong daya saing, seperti program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, dan optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.
Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang sudah launching pada tanggal 24 Februari 2025, yaitu Danantara (Daya Anagata Nusantara). Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi Indonesia yang ada di pengelolaan BUMN.
Kemudian, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah menyiapkan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, kredit investasi untuk industri padat karya, kebijakan tentang DHE SDA, serta pembentukan bank emas.
Pemerintah akan membentuk bank emas jadi, sebab selama ini Indonesia tidak punya bank emas. Hasil emas Indonesia selama banyak di tambang dan mengalir ke luar negeri. Sehingga pemerintah sekarang ini ingin punya bank khusus untuk emas sudah diresmikan tanggal 26 Februari 2025.
Di tingkat global, Presiden Prabowo Subianto juga tengah mempercepat keanggotaan dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Pemerintah akan menyelesaikan perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), intinya adalah semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian Indonesia juga menjalankan terus pendaftaran ke OECD, yang terakhir Indonesia juga ingin secepatnya menyelesaikan kerja sama Indonesia-EU. CEPA. (BPMI Setpres, 2025).
Harapan Menghadapi Ancaman Resesi Global
Harapannya Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadapi resesi ekonomi dunia (global), dimana kondisi ketika pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara menurun dalam waktu yang lama. Resesi dapat berdampak pada berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, pemerintahan, dan masyarakat.
Penyebab resesi dunia ini akibat, Perkembangan teknologi, Guncangan ekonomi
Tingginya tingkat pengangguran, Produksi dan konsumsi tidak seimbang, Inflasi, Gelembung aset dan Nilai impor lebih besar dari ekspor
Dampak resesi dunia akan mengakibatkan, Kebangkrutan bisnis, Pemutusan hubungan kerja (PHK), Peningkatan pengangguran, Peningkatan pinjaman pemerintah, Penurunan sumber pendapatan negara, Inflasi harga secara internasional, Ketidakmampuan beli dan Kelangkaan (scarcity).
Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menghadapi resesi ekonomi dengan cara-cara kebijakan yang melindungi masyarakat dan pelaku dunia usaha di Indonesia. Seperti, Meminimalisir pengeluaran untuk membeli barang yang tidak diperlukan, Membuat skala prioritas keuangan, Menggunakan anggaran dana untuk melunasi hutang terlebih dahulu, Menghindari penggunaan kartu kredit dan Memilih asuransi yang tepat sebagai investasi masa depan.
Efisiensi Anggaran Pemerintah
Indonesia saat ini sudah menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat di tengah ketidakpastian global. Untuk itu kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran harus didukung oleh aparatur pemerintah itu sendiri, pelaku usaha, masyarakat dan semua komponen bangsa
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Instruksi ini dibuat tertulis oleh Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Keputusan ini diambil demi menghemat anggaran, untuk dialihkan pada kesejahteraan sosial masyarakat. Keputusan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, sangat relevan di tengah perbaikan ekonomi nasional.
Negara perlu memangkas anggaran yang tidak efektif dan boros, agar bisa digunakan pada pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan efisiensi anggaran ini dinilai positif dan bisa menjadi budaya dalam pemerintahan. Kebijakan bisa diarahkan untuk pembangunan yang lebih prioritas dan mendesak.
Kebijakan realokasi belanja APBN akan mengarah pada pembangunan yang sangat sesuai, sebagaimana diinginkan Pemerintah Pusat. Kita pernah melakukan efisiensi anggaran pada saat pandemi Covid-19 dan berjalan sukses. Kalau saat ini dilakukan efisiensi anggaran lagi tidak ada masalah. (*)
