BLITAR (Wartatransparasi.com) – Polemik BPJS, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat hearing bersama Komisi IV, Persaudaraan Kepala Desa (PKD), BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, serta perwakilan rumah sakit di Kabupaten Blitar, Jumat (21/02/2025).
Hearing tersebut, PKD menyampaikan sejumlah tuntutan kepada BPJS Kesehatan terkait perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Sebab menurut PKD pelayanan BPJS Kesehatan harus lebih baik dan inklusif bagi masyarakat, baik peserta mandiri maupun yang mendapatkan subsidi dari negara.
Menurut Ketua PKD Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, S.H. menuntut harus ada perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Dan memberikan tenggang waktu tiga bulan bagi BPJS Kesehatan dan instansi terkait untuk melakukan perbaikan pelayanan.
“Jika dalam waktu tersebut tidak ada perubahan signifikan, PKD akan mengambil langkah lanjutan yang tetap sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Karena kami juga mengerti bahwa pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, maupun pihak fasilitas kesehatan (faskes) juga perlu waktu untuk menyatukan frekuensi demi perubahan pelayanan bagi masyarakat ini,” tegasnya.
Senada dengan Rudi, Wakil Ketua PKD Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetyo, juga menyoroti meningkatnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan di tahun 2025. Ia meminta DPRD Kabupaten Blitar Komisi IV memfasilitasi pertemuan dengan semua instansi terkait mengenai pelayanan kesehatan peserta BPJS, baik yang mandiri maupun yang dibiayai negara.
“Banyak keluhan yang muncul, terutama karena adanya peraturan presiden dan menteri kesehatan yang membatasi layanan kesehatan yang dapat dicover BPJS. Hal ini sangat merugikan rakyat, karena iurannya bersifat wajib, dan jika tidak membayar akan terkena denda, sementara pelayanan justru dibatasi dengan 144 jenis penyakit yang tidak bisa dicover oleh BPJS Kesehatan,” tuturnya.
Ia juga memaparkan, PKD Kabupaten Blitar berencana mengajukan surat resmi kepada Menteri Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Nasional, dan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta perubahan regulasi yang dinilai merugikan rakyat.
“Kami bertekad bersama DPRD Kabupaten Blitar untuk menyurati Menteri Kesehatan, Kepala BPJS Nasional, dan Presiden Prabowo Subianto guna mengubah regulasi serta menghapus aturan yang merugikan peserta BPJS Kesehatan,” kata dia.
Ia juga mengapresiasi solidaritas para kepala desa yang hadir dalam hearing tersebut. Pihaknya menghimbau rekan Kepala Desa yang tergabung dalam PKD harus satu komando dan berjuang bersama sampai akhir demi kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
Sementara itu, Kepala BPJS Kabupaten Blitar, Ikke Yulia Pujiastuti, menyatakan kesiapannya untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Pihak BPJS ke depannya akan menyamakan frekuensi atau pendapat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Kita menyetujui usulan agar sosialisasi terkait layanan BPJS Kesehatan lebih diperkuat, sehingga masyarakat lebih memahami hak dan batasan layanan yang mereka terima. Mengenai sosialisasi ke masyarakat, kami juga setuju mengenai pendapat tersebut,” jlentrehnya.
Dilain sisi, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan. Pihaknya sepakat untuk adanya perubahan pelayanan yang lebih baik.
“Kasihan rakyat, karena mereka yang tidak dibiayai negara harus membayar, tapi mendapatkan pelayanan yang terbatas. Pihak rumah sakit dan faskes lain pun pusing menghadapi hal ini, karena mereka yang berhadapan langsung dengan pasien,” ujar Ketua Komisi IV Sugeng Suroso.
