KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Kediri mulai menutup sementara seluruh pasar hewan di wilayahnya sejak Senin, 13 Januari 2025, untuk menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terus meningkat. Penutupan ini mencakup pasar hewan yang dikelola pemerintah daerah, seperti Pasar Hewan Tretek Pare dan Pasar Hewan Grogol, serta pasar yang dikelola pemerintah desa, termasuk Pasar Hewan Purwokerto Ngadiluwih, Wonorejo Wates, Brenggolo Plosoklaten, dan Bringin Badas.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, menyatakan bahwa petugas terus melakukan pengobatan terhadap hewan ternak yang terjangkit PMK. “Saat ini petugas kami terus berupaya mengobati ternak yang terkena PMK,” ujarnya.
Menurut data DKPP per 12 Januari 2025, telah tercatat 607 kasus PMK yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari jumlah tersebut, 128 ekor sapi dinyatakan sembuh, 450 masih sakit, dan 25 mati. Mayoritas kasus melibatkan sapi potong.
Penutupan pasar hewan yang sebelumnya direncanakan berlangsung hingga 25 Januari kini diperpanjang hingga 28 Januari. Tutik meminta para pedagang mematuhi kebijakan ini demi mencegah penyebaran PMK lebih lanjut.
“Kami mengimbau pedagang untuk mematuhi penutupan ini, meskipun kasus saat ini mayoritas menyerang sapi, PMK juga bisa menular pada hewan berkuku belah lainnya seperti kambing,” jelas Tutik, merujuk pada insiden di Pasar Tretek, di mana pedagang kambing masih mencoba berjualan meski sudah ada pemberitahuan penutupan.
Selain pengobatan, DKPP juga mempersiapkan pengadaan vaksin. Dalam rapat gugus tugas PMK pada 8 Januari 2025 yang dipimpin Bupati Hanindhito Himawan Pramana, DKPP mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan anggaran Rp1,5-2 miliar.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp17,9 miliar untuk tahun ini. “Kami siap memenuhi kebutuhan vaksin agar penyebaran PMK tidak semakin meluas,” ujar Erfin.
Langkah ini diharapkan dapat mengendalikan kasus PMK yang terus meningkat dan melindungi populasi ternak di Kabupaten Kediri.(*)
