“Ketiga bidang tersebut akan menjadi perhatian utama dalam pengawasan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selain itu, MPB akan berperan aktif dalam memberikan kritik serta masukan yang konstruktif. Kritik yang kami berikan akan selalu bersifat membangun untuk mendukung perbaikan di ketiga bidang tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, MPB juga berencana untuk menjalankan berbagai program, termasuk penyuluhan Hukum: Membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum mereka, Pemberdayaan UMKM: Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan daya saing. dan Kegiatan Sosial, Bantuan kemiskinan, pemberian dukungan korban bencana alam, dan penciptaan peluang kerja.
Selain itu, MPB nantinya juga akan menggandeng sektor swasta untuk memperluas dampak program-program tersebut. Kemitraan dengan sektor swasta akan menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung korban bencana.
“Untuk menjaga transparansi dan efisiensi, MPB akan menerapkan sistem satu pintu dalam administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Kami ingin memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai koridor hukum dengan sistem yang tertib dan terorganisir,” tutup Haryono.
Deklarasi MPB ini juga dihadiri oleh Bupati Blitar terpilih Rijanto dan berbagai tokoh masyarakat serta berbagai ketua organisasi masyarakat, awak media juga tamu undangan lainnya.(*)
