JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyambut baik dukungan yang diberikan United Nations Population Fund (UNFPA) dalam program pembangunan kependudukan di Indonesia.
Hal itu disampaikan saat menerima kunjung
an Country Representative United Nations Population Fund (UNFPA) Hassan Mohtashami, di Ruang Bilateral Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (7/1/2025).
Hadir pula Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KemendukBangga)/Kepala BKKBN Wihaji.
Untuk ke depannya, menurut Pratikno, dengan keterlibatan UNFPA dalam mendukung program pembangunan kependudukan agar dibuat pula sekretariat bersama pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) bersama BKKBN, Bappenas, dan stakeholder terkait.
Hal ini sejalan dengan amanat Perpres 153 Tahun 2014 di mana Menko PMK sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.
GDPK adalah arahan kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang untuk mengawal 5 pilar pembangunan kependudukan dalam rangka mencapai target pembangunan kependudukan di Indonesia.
“Saya mengapresiasi dukungan UNFPA untuk pembangunan kependudukan Indonesia. Ke depannya kita akan membuat joint sekretariat, di mana Kemenko PMK berperan sebagai orkestrator dalam pemajuan pembangunan kependudukan ini,” ujarnya.
Country Representative United Nations Population Fund (UNFPA) Hassan Mohtashami menyampaikan, tahun 2035 merupakan momen optimis bagi dinamika penduduk Indonesia.
Diproyeksikan Indonesia memasuki era bonus demografi yang diiringi dengan penurunan total fertility rate, sehingga menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
Penurunan fertility rate mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam berbagai upaya program keluarga berencana, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan reproduksi.
Menurut Hassan Mohtashami, tingkat angka fertilitas di Indonesia juga masih on the track jika dibandingkan dengan negara lainnya.
Dalam kaitannya dengan pembangunan kependudukan di Indonesia, ia mengusulkan sejumlah intervensi yang bisa memaksimalkan bonus demografi, antara lain peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas kelompok muda, termasuk keluarga berencana.
Saat ini GDPK sedang disusun kembali secara teknis oleh KemendukBangga dan Bappenas sejalan dengan dilaksanakannya revisi Perpres 153 Tahun 2014.
GDPK akan disusun dengan mempertimbangkan pendekatan National Transfer Account (NTA) yang menghitung aliran ekonomi antar kelompok umur secara sistematik dan komprehensif sehingga diperoleh data dasar ekonomi untuk mempelajari generational economy yang diwujudkan dengan mengandalkan transfer dan aset antargenerasi.
“Kebijakan Pembangunan kependudukan dalam rangka mengoptimalkan bonus demografi dapat disusun berbasis bukti dengan menggunakan data NTA yaitu dengan memanfaatkan kombinasi dari youth dividend, silver generation dividend, dan gender dividend yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan di dalam angkatan kerja Indonesia,” ujar Hassan. (*)
