Pihaknya meminta pihak-pihak atau lembaga PKBM lainnya untuk koperatif. Kajari menilai, penegakan hukum akan meningkatkan taraf mutu bidang pendidikan. Dengan begitu, perubahan regulasi bisa diperbaiki khusus di dunia pendidikan.
Dimas Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan mengungkapkan, ada kegiatan fiktif pada pembelian buku pengajar dengan menggunakan pihak ketiga. “Seolah-olah ada pembelian buku ajar yang bekerja sama dengan pihak ketiga padahal itu fiktif,” ujar Dimas.
Dalam kasus ini, tersangka diduga telah melakukan aktivitas penyimpangan pengelolaan dana. Tersangka juga sengaja menambahkan siswa ‘siluman’ atau fiktif.
“PKBM Salafiyah menerima bantuan dari pusat sejak tahun 2021 sampai Juni 2024 total bantuan yang diterima lembaga ini Rp 2,6 M,” terangnya.
Setelah dilakukan penetapan tersangka, penyidik berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 21 KUHAP langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Tersangka disangka Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2021. Subsider Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang 31/1999 sebagai diubah dengan UU 20/2021 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau koorporasi. (hen)
