PASURUAN (WartaTransparansi.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memetakan tiga jenis kegiatan yang berpotensi untuk dikorupsi hingga membuat sejumlah kepala daerah di Jawa Timur berurusan dengan hukum.
Ketiga kegiatan tersebut disampaikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III pada bidang koordinasi dan supervisi KPK RI, Eli Kusumastuti saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2024 di Gedung Taman Chandra Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (18/12) pagi.
Menurutnya, ketiga urusan tersebut yakni pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran serta perizinan. Dari ketiganya, paling banyak terjadi kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa.
“Kalau paling banyak ya pengadaan barang dan jasa, kemudian perencanaan dan penganggaran serta perizinan. Ketiga kegiatan ini rawan sekali untuk ada celah korupsi,” katanya.
Di Provinsi Jawa Timur, Eli menegaskan bahwa potensi korupsi sangat besar. Selain luas wilayahnya dengan memiliki 38 Kota dan Kabupaten, anggaran yang didapatkan dari Pemerintah Pusat untuk Jawa Timur maupun PAD yang didapatkan oleh Jatim juga lumayan besar. Oleh sebab itu, fakta-fakta tersebut membuka peluang korupsi oleh sejumlah oknum Kepala Daerah sampai jajaran di bawahnya.
“Jawa Timur karena anggarannya besar, PAD daerah maupun bantuan dari pusat juga lumayan besar. Apalagi punya 38 kota/kabupaten plus satu Provinsi, jelas secara otomatis membuka potensi korupsi yang cukup besar,” ucapnya, dikutip dari laman Pemkab Pasuruan.
Dengan pemetaan yang sudah dilakukan KPK, Eli merekomendasikan Pemprov Jatim untuk meningkatkan sistem pengawasan pada semua kegiatan administrasi pemerintahan di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Ia menilai fungsi pengawasan belum dilaksanakan dengan optimal sehingga masih ada celah korupsi.
“Untuk menutup celah itu, komitmen dan sistem untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas harus benar-benar dilaksanakan. Jangan setengah-setengah. Dan kami melihat Pemprov Jatim sudah mulai meningkatkan pengawasannya,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono menjelaskan, untuk mengantisipasi potensi korupsi, Pemprov Jatim telah melaksanakan transformasi digital. Dimana semua layanan publik dan pemerintahan dilaksanakan by digital system alias online. Seperti e-commerce, e-catalog dan lainnya.
“Tidak ada layanan publik yang tidak kita sentuh dengan teknologi dan inovasi dalam rangka efisiensi serta akuntabilitas dan kemudahan untuk rakyat. Semua layanan yang kami berikan by digital,” terangnya.
Terkait dengan kasus beberapa Kepala Daerah di Jatim yang harus mendekam di balik jeruji besi karena korupsi, Adhy meminta agar kepala daerah lainnya untuk bisa menjadi tauladan bagi jajaran staf yang dipimpinnya agar tak sekali-kali melakukan tindka pidana korupsi.
“Kuncinya bagaimana komitmen kepala daerah untuk bisa memberikan tauladan agar jajaran staf di bawahnya dapat melaksanakan tugas sesuai aturan dan bisa mengatasi persoalan godaan, ajakan untuk korupsi dimulai dari hal yang kecil,” harapnya. (tam)
