SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Sebanyak 36 negara kepincut (tertarik) dengan Pilkada serentak di Indonesia dan Jawa Timur akan menjadi obyek pemantauan pada pemungutan suara hari Rabu tanggal 27 November 2024.
KPU RI merekomendasi Jawa Timur menjadi tuan rumah karena beberapa pertimbangan. Diantaranya realitas politik Jawa Timur terdiri tiga calon gubernur perempuan, adanya bumbung kosong alias calon tunggal, lalu letak geografis Jawa Timur yang terdiri kepuluan sehingga tantangannya semakin berat. Dan tak kalah menariknya yaitu jumlah pemilih yang besar, 31 juta.
“ini suatu kehormatan menjadi tempat kunjungan 36 negara. Selain itu juga 47 kedutaan asing, 24 Non-Governmental Organization (NGO), dan lima dari universitas luar negeri serta 21 Pemimpin Redaksi media nasional ,” Ungkap Nur Salam, anggota Komisioner KPU Jawa Timur yang membidangi Sosdiklih dan Parmas pada media briefing, Minggu (24/11/2024)
Ketiga paslon perempuan yang berkontestasi di Pilgub Jatim yakni Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini dan Luluk. Sedangkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melawan bumbung kosong yakni pasangan Eri Cahyadi-Armuji (Surabaya), pasangan Walikota Adi Wibowo- Nawawi (Walikota Pasuruan), Pasangan Gus Yani-dr. Alif di Pilbup Gresik, Pasangan Ipin-Syah di Pilbup Trenggalek dan Pasangan Ony Anwar-Riyanto di Pilbup Ngawi.
Kunjungan tim pemantauan asing tersebut akan difokuskan pada sejumlah lokasi yang tersebar di Sidoarjo dan Surabaya. Pemantauan meliputi proses pemungutan dan penghitungan suara. Lokasi-lokasi yang menjadi tujuan antara lain Liponsos Keputih Surabaya, dan Lapas Porong di Sidoarjo,” tuturnya.
Dikatakan oleh Nur Salam, mengapa mereka itu mau datang ke Jawa Timur, sesungguhnya mereka juga ingin belajar dan melihat Pilkada Jawa Timur. Ini special dan kami mengajak kepada masyarakat Jawa Timur untuk menyambut dengan baik serta mari kita tunjukkan bahwa proses demokrasi Jawa Timur sudah sangat dewasa.
Menjawab pertanyaan soal e-vooting, Nur Salam menegaskan bahwa e-vooting bisa saja dilakukan. Namun melihat perkembangan kalau kemudian banyak negara malah kembali ke manual, maka sistem manual di Indonesia dimana tantangan geografis dan kompleksitas permasalahan, maka sistemn manual masih sangat relevan.
Sementara itu Sekertaris KPU Jawa Timur Nanik Karsini, menjelaskan, dari 257 undangan untuk lembaga pemantau yang sudah disebar, telah terkonfirmasi 103 pihak yang akan hadir.
“Mereka akan datang besok tanggal 25 dan melakukan kegiatan hingga Kamis tanggal 28. Di tanggal 26 ada city tour ke Museum Surabaya, Monumen Suro dan Boyo, dan melihat TPS di Kampung Ketandan, serta mini talk show di Hotel Majapahit,” ujar dia.
Dalam paparannya, Nanik mengungkapkan bahwa EVP adalah bagian dari gerakan Strengthening Democracy (Memperkuat Demokrasi).Demokrasi yang kuat tergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat di semua level, termasuk di tingkat lokal.
Dengan memperkuat suarasuara lokal, kita memperkaya sistem demokrasi dan memastikan bahwa keputusan politik lebih inklusif dan mencerminkan beragam kebutuhan masyarakat
Selain itu, EVP juga merupakan Fostering National Unity (Memupuk Kesatuan Nasional): Dengan memberdayakan suara lokal, demokrasi tidak hanya diperkuat, tetapi juga berkontribusi pada kohesi sosial dan kesatuan nasional. Ketika masyarakat merasa bahwa suara dan kepentingan mereka didengar dan diperhitungkan, mereka cenderung merasa lebih terhubung dengan negara dan lebih hersedia untuk bekerja sama demi kepentingan nasional.
“Tema ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam, partisipasi aktif dari berbagai kelompok lokal dapat memperkuat persatuan di seluruh negara, melalui dialog dan partisipasi politik yang sehat.” (sr/min)
