SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak tampil memukau pada Debat Publik Paslon Pilgub Jatim 2024 Ketiga di Grand City Surabaya, Senin (18/11/2024) malam.
Debat kali ini mengusung tema “Akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan dan peningkatan lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai episentrum ekonomi kawasan timur Indonesia”.
Cagub Petahana bukan saja mampu menjawab pertanyaan yang diajukanpanelis dengan baik tetapi juga sanggup menjawab Cagub Luluk Nur Hamidah maupun Cagub Tri Rismaharini dengan akurasi data dan fakta.
Hal itu terungkap saat menjawab persoalan terkait program spesifik pembangunan sarana dan prasarana persampahan yang menjamin terwujudnya sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi.
Khofifah dengan lugas menyatakan bahwa fokus pengelolaan sampah itu menjadi kewenangan di pemerintahan kabupaten/kota. Oleh karena itu Pemprov Jatim mengambil posisi bagaimana membangun patnership dengan semua elemen strategis.
Khofifah mencontohkan, perlunya bank sampah di setiap keluarga itu diinisiasi bagaimana mereka memulai memilah dan memilih sampah dari rumah masing masing, sehingga edukasi masyarakat menjadi sangat penting.
Bahkan, kata Khofifah, di sejumlah pesantren yang ada di Jatim juga sudah memulai mengubah sampah menjadi rupiah. Proses proses seperti ini harus menjadi lesson learned (pembelajaran yang baik) bagi seluruh elemen masyarakat di lini manapun.
Lantas apa yang sudah dilakukan Pemprov Jatim 5 tahun terakhir? Khofifah menjelaskan pihaknya telah menyiapkan yang lebih advances (canggih), karena masih ada persoalan limbah bagi bahan yang berbahaya dan beracun (B3) di Jatim.
“Pemprov Jatim sudah menyiapkan lahan untuk pembuangan limbah B3 di Dawarblandong Mojokerto yang sudah berjalan 1 tahun lebih. Kami ingin menyampaikan bahwa persoalan sampah ini adalah persolaan yang harus dihadapi bersama, melibatkan sekian banyak elemen. Termasuk yang berbasis rumah tangga (keluarga) untuk mengedukasi bagaimana sampah bisa menjadi rupiah, sampah menjadi berkah. Dan itu menjadi kesadaran bersama,” tegas Ketum PP Muslimat NU ini.
Menanggapi jawaban tersebut, Cagub Tri Rismaharini memberikan tanggapan bahwa sampah rumah tangga itu bisa diselesaikan diawal umah tangga itu sendiri. Caranya dengan mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah basah dan sampah kering, organik dan anorganik sehingga bisa memiliki nilai ekonomis.
Bahkan saat Tri Rismaharini menjadi Kadis Kebersihan, dia mengajarkan hal ini. Sehingga masyarakat kemudian berterima kasih karena mereka bisa berkreasi terkait sampah. Sampah basah menjadi kompos dan sampah kering bisa dijual, dan nilainya sangat fantastis.
“Ke depan karena saya mantan kepala dinas kebersihan, saya tahu biaya operasional kebersihan yang terbesar adalah angkutan transportasi sampah menuju ke TPA,” ungkapnya.
Sementara Cagub Luluk Nur Hamidah memberikan tanggapan bahwa mandat dari UU No.18 tahun 2008 itu jelas bahwa Pemda memiliki tanggungjawab agar pengelolaan sampah itu bisa diselenggarakan dengan baik.
Namun kalau dilihat dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang mengatakan bahwa Jatim memproduksi sampah yang besar 5-6 juta ton pertahun tetapi hanya memiliki kemampuan 2,6 juta ton pertahun.
“Berarti pemerintah provinsi Jatim gagal untuk menginventaris terkait dengan sampah. Oleh karena itu kita harus memastikan sampah bisa dikelola menjadi energi. Dan pengelolaan itu bisa dengan digitalisasi pengelolaan sampah karena kita punya starup namanya firth coaching dan itu juga ada di Jatim,” ungkapnya.
“Selain itu diperlukan ketersediaan anggaran agar ada inisiatif dari masyarakat. Melibatkan organisasi perempuan termasuk Muslimat NU, Aisyiah Muhammadiyah agar menjadi champion terkait dengan 3R yaitu Reduce (kurangi), Reuse (gunakan kembali) dan Recycle (daur ulang) yang berbasis komunitas,”imbuhnya. (*)
