KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Debat publik pertama Pilkada Kabupaten Kediri 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menjadi ajang pertemuan dua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang tengah bersaing ketat.
Paslon nomor urut 1, Deny Widyanarko dan Mudawamah, berhadapan dengan Paslon nomor urut 2, Handhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa. Acara ini disaksikan oleh masyarakat luas yang antusias mengikuti perdebatan seputar visi, misi, dan program kerja yang diusung kedua paslon baik yang hadir dilokasi maupun memantau secara langsung di siaran televisi.
Meskipun debat berlangsung dengan lancar dan penuh argumen tajam, acara ini menuai kritik tajam dari beberapa kelompok masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Kritik muncul karena tidak disediakannya penerjemah bahasa isyarat maupun subtitle yang memungkinkan kelompok tunarungu untuk mengikuti jalannya debat.
Sri Utami, anggota perkumpulan disabilitas Kabupaten Kediri, menyoroti pentingnya perbaikan dalam hal ini. Perempuan berusia 45 tahun ini mendesak KPU agar pada debat kedua nanti, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas lebih diperhatikan, terutama dengan menyediakan penerjemah bahasa isyarat.
Menurutnya, langkah tersebut akan membuat debat lebih inklusif dan memastikan semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses informasi dengan setara.
“Kami, penyandang disabilitas, khususnya tunarungu, juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sama dalam setiap tahapan pemilihan. Harus ada penerjemah bahasa isyarat agar kami dapat mengikuti jalannya debat dan memahami visi-misi calon,” ujarnya, Kamis 24 Oktober 2024 malam.
Perempuan penyandang tuna daksa ini juga menambahkan bahwa mungkinpenyelenggaraan debat pertama ini menjadi pelajaran bagi KPU untuk dievaluasi, dan berharap pada penyelenggaraan debat berikutnya, hal ini dapat diperbaiki.
” Mungkin penyelenggaraan pertama jadi perlu evaluasi oleh KPU,” ungkap perempuan asal Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.
Menanggapi kritik tentang absennya penerjemah bahasa isyarat pada debat pertama, Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim, mengakui adanya kendala teknis dalam pelaksanaan debat tersebut. Menurutnya, pihaknya telah berupaya menyediakan penerjemah bahasa isyarat, namun upaya tersebut gagal di menit-menit terakhir karena penyelenggara acara tidak berhasil menemukan penerjemah yang tersedia.
“Kami sudah mencoba menghubungi beberapa penerjemah bahasa isyarat. Namun, pada detik-detik terakhir, Liaison Officer (LO) atau event organizer tidak berhasil mendapatkan penerjemah yang siap,” terang Nanang.
Setelah mendapat kritik terkait kurangnya aksesibilitas pada debat pertama, KPU Kabupaten Kediri akan mengambil langkah untuk meningkatkan aksesibilitas pada debat kedua, terutama dengan menghadirkan penerjemah bahasa isyarat.
Debat kedua tersebut akan diselenggarakan pada 12 November 2024 di Gedung Bagawanta Bhahari, Kabupaten Kediri. KPU berkomitmen agar seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengikuti jalannya debat dengan baik.
“Kami memastikan bahwa pada debat kedua nanti, penerjemah bahasa isyarat akan disediakan,” tutup Nanang.(*)