Surabaya (Wartatransparansi.com) – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Relawan Surabaya Maju 2024. Mereka menghimbau masyarakat Surabaya untuk sadar bahwa pilwali kota Surabaya adalah bentuk tipu muslihat para partai hingga terjadi calon tunggal Eri- Armuji. Dengan
mengatasnamakan warga Surabaya sadar akan makna demokrasi, menggelar aksi deklarasi “Coblos Kotak Kosong” di depan Gedung DPRD Surabaya jl. Yos Sudarso Surabaya. Selasa (17/09/2024)
Mereka serukan rakyat adalah kotak kosong, karena partai politik di Surabaya sudah tersandera penguasa. Munculnya calon tunggal adalah hasil konspirasi para partai politik yang ada di Surabaya untuk menghalangi hak demokrasi dan kepentingan bersama.
Pilkada seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang benar-benar memahami dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, bukan sekedar konsolidasi dan berbagi kekuasaan diantara para elit partai politik.
Rudi Gaol Ketua Aliansi Relawan Surabaya Maju 2024 menyatakan, bahwa pihaknya telah menyiapkan juru kampanye di tingkat kampung dan para saksi untuk seluruh TPS, dengan jumlah personil sekitar 5200 relawan menjadi saksi untuk pemenangan Kotak Kosong. Ribuan kaos dan banner sudah disiapkan.
“Untuk memantau sekaligus memastikan jalannya pemilihan, kami sudah siapkan alat peraga kampanye yang siap disebar ke seluruh kota Surabaya. Tujuannya, agar warga memahami soal apa arti kehadiran pencoblosan atau Golput dan apa yang diperoleh warga ketika mampu memenangkan kotak kosong,” jelas Rudi Garuda.
Rudi
mengungkapkan, kinerja pasangan Eri-Armuji yang dinilainya telah gagal merealisasikan janji-janjinya. Saat kampanye 2019 lalu, salah satunya menjanjikan pelepasan Surat Ijo.
“Soal pelepasan lahan surat ijo itu. Erji jelas-jelas telah mengingkari janjinya,” ujarnya.
Aktivis 98 ini juga enyinggung soal gaji tenaga kontrak, yang saat dipimpin Risma bisa menerima gaji sesuai UMK. Saat kepemimpinan Eri Cahyadi justru menurun drastis. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan sepihak yang dilakukan penguasa.
“Ada yang menerima 3600, 4100 dan 4200 sesuai bidang pekerjaannya masing-masing. Ini wujud tidak konsisten nya pemimpin,” tegasnya.
Rudi mengatakan, tujuan aksi didepan Gedung DPRD Surabaya adalah ingin kotak kosong menang. Jika terjadi adalah kota Surabaya dipimpin oleh Pejabat (PJ) yang ditunjuk pemerintahan pusat melalui Kemendagri. Masa satu tahun kemudian akan terjadi pemilu kembali.
“Maka akan digelar kembali Plikada setahun kemudian, dari sinilah akan muncul calon -calon pemimpin baru yang bisa dipilih secara langsung oleh warga Surabaya,” pungkasnya. (*)
