“Kepada bapak/ibu sekalian yang dilantik hari ini, perlu dicatat bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik, perlu dilakukan terobosan-terobosan dan inovasi yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Khusus kepada Kepala BPKAD yang baru dilantik, Adhy memberikan catatan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar APBD. Karena, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing pada 2025. Hal ini berdampak pada turunnya Pendapagan Asli Daerah (PAD) provinsi senilai Rp4 triliun.
“Ini yang harus dicari jalan keluarnya. Saya kira selain pajak, sebetulnya kita punya potensi agar PAD kita bisa ditingkatkan lagi. BUMD kita dapat dijadikan alat untuk mencapai itu, tinggal bagaimana kita memanage-nya dengan baik” katanya. (*)
