SURABAYA (WartaTtransparansi.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus mengembangkan inovasi Transaksi Digital di Jawa Timur melalui 5 M. Sebab, strategi 5 M menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) di seluruh wilayah Jawa Timur.
Hal itu ditegaskan Adhy saat memimpin High Level Meeting (HLM) Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/5/2024).
“Kami meminta Kabupaten/Kota terus melakukan inovasi transaksi digital. Kami ingin berkomitmen agar Jatim lebih maju dan lebih cepat dengan melakukan upaya-upaya transformasi digital,” ujarnya.
Dijelaskan, komitmen dari 5 M yang pertama adalah Komitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan Indeks ETPD dalam kategori digital. Kedua, menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah daerah yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur.
Selanjutnya yang ketiga yakni pentingnya mengoptimalkan penggunaan kanal pembiayaan non-tunai khususnya QR Code Indonesia Standart (QRIS) untuk transaksi pemerintah daerah.
Sedangkan keempat dan kelima yakni meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Pembangunan Jawa Timur serta Mendorong edukasi dan literasi keuangan digital masyarakat di wilayah Jawa Timur.
“Kami ingin bisa bertransaksi baik ketika melakukan pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembelanjaan yang masuk ke APBD serta seluruh ASN bisa bertransaksi di setiap kantor OPD di Jawa Timur,” ungkapnya.
Adhy menyebut, terdapat dua pemerintah daerah di Jatim yang indeks ETPD dengan skor 100 persen yakni Kota Blitar dan Kab. Ngawi pada Semester II tahun 2023.
“Alhamdulillah rata rata capaian ETPD semester II tahun 2023 seluruh Pemprov Jatim mencapai 95.24 persen. Diharapkan ke depan ETPD bisa mencapai 100 persen,” harapnya.
Pj. Gubernur Jatim mengucapkan selamat kepada Kabupaten/Kota yang telah memperoleh skor 100 persen dan diharapkan dapat menjadi contoh dan semua Pemkab/Pemkot di Jatim akan menuju kesana.
“Reformasi birokrasi yang berdampak harus dilakukan. Dan salah satu wujud nyatanya yaitu melalui Transformasi Digital,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan solid pada tahun 2024.
Berdasarkan data BPS, Pertumbuhan Ekonomi diangka 5.20 persen tumbuh dibanding tahun 2023 di angka 5.05 persen dengan tingkat inflasi terjaga di angka 2.50 persen.
Ia menyebut, bahwa tiga mesin ekonomi harus bergerak bersama dan berkesinambungan untuk menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Adapun tiga mesin ekonomi itu adalah, Revitalisasi Mesin Konvensional, Pembangunan Mesin Ekonomi Baru dan Penguatan Ketahanan Sosial dan Pemberdayaan.
“Revitalisasi Mesin Konvensional ini fokus pada peningkatan produktifitas dan daya saing sampai ketahanan pangan. Pembangunan Mesin Baru di fokuskan pada digitalisasi, industrialisasi hingga Ekonomi Hijau,” sebutnya.
“Penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan di fokuskan pada perlindungan sosial, padat karya tunai serta pembiayaan mikro,” imbuhnya.
Terkait, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kemenko Perekonomian RI memandang, bahwa dari 39 Pemda di Jatim sebanyak 23 pemda diantaranya mencatat peningkatan skor dari tahun lalu.
“Peningkatan Skor tertinggi diraih oleh Kab. Gresik mencapai 34 poin. Program program TP2DD yang baik akan direplikasi menjadi program program strategis di tingkat nasional,” tegasnya. (*)
