JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Masih kurangnya pemahaman pejabat di daerah tentang kemerdekaan pers, juga karya jurnalistik dan informasi tulisan di media sosial. Kemendagri siap melakukan kerjasama dengan Dewan Pers dan PWI.
“Memang masih banyak teman teman birokrasi kurang paham mengenai kebebasan pers, terutama pemberian informasi pada publik, sekaligus sebagai sarana pendidikan hiburan. Juga pembentukan opini publik, Kementerian Dalam Negeri siap bekerjasama dengan Dewan Pers dan PWI melakukan sosialisasi dengan pejabat pejabat di daerah,” kata Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Pernyataan di atas disampaikan saat menjawab pertanyaan Djoko Tetuko dari PWI Jatim, pada Konvensi Nasional Media Massa, di Hall Room Candi Bentar, Putri Duyung Resort Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Padahal, lanjut Tito, saat menyampaikan materi fokus pada kemerdekaan pers, media pers atau media konvensional dan media sosial, mengenai perkembangan dan plus minus mengisi informasi saat ini. “Bahwa pemahaman terhadap peraturan tentang pers dan kode etik jurnalistik,
akan memperkuat demokrasi,” ujarnya mantan Kapolri ini.
Tetapi, Mendagri Tito, juga menegaskan bahwa
banyak teman teman pejabat di lapangan, masih alergi dengan pers, dan muncul pendapat mungkin kurang kualitas. Bahkan ada yang baru sepotong disiarkan atau dilempar ke publik.
“Jadi betul juga persepsi teman teman birokrat, kalau pemberitaan atau informasi di media seperti itu. Padahal banyak sekali pers berkualitas kalau media pers karena untuk membuat berita berimbang berlapis lapis proses check and richeck untuk menjaga kualitas,” tandasnya.
Dalam hal sosial media atau media sosial, menurut Tito, semua orang asal punya akun dapat menginformasikan sendiri dan menangani sendiri karya tulis atau produk informasi dari kemampuannya pribadi. Sehingga sosial media negatifnya terlalu besar daripada positifnya. “Alangkah baiknya dari kalangan internal melakukan perbaikan sendiri,” jaraknya.
Apalagi, lanjut Mendari, saat ini sosial media lebih berpengaruh dibanding konvensional media . “Tetapi kuncinya kualitas produk informasi media itu. Kalau kualitas pasti akan bertahan,” tandasnya.
Berkaitan dengan sosialisasi UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan terkait, termasuk juga akan mengandung dengan Komisi Informasi untuk menjelaskan UU KIP tentang informasi yang dikecualikan . “Masalah yang dirahasiakan . Mungkin nanti koordinasi dengan teman teman KI mensosialisasikan lagi supaya paham tentang hak rakyat memperoleh informasi baik. Dan informasi yang dikecualikan,” tutur Tito.
Kekurangsemournaan Pemilu 2024, menurut dia,
Indonesia ini melakukan Pemilu terbesar di dunia dalam kurun waktu sehari. “Mobilisasi orang tidak gampang dan sangat nenentukan. Fakta di lapangan petugas KPPS sampai komisioner bawa kotak suara ke sana kemari. “Peran teman teman pers dangat besar untuk melakukan reportase dan investigasi, sekaligus check dan richeck lagi,” harapnya.
Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers menyampaikan materi di antaranya pedoman dalam meliput Pemilu, “Dalam meliput Pemilu harus obyektif, fakta, tidak berburuk sangka, berimbang, independen, jurnalisme data, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak provokatif serta tidak framing (membingkai atau mengkotak),” katanya.
Konvensi Nasional Media Massa dibuka Menteri Kominfo dibuka Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry CH Bangun, sebagai penangung jawab saat Konvensi Nasional Media Massa dengan tema Pers Mewujudkan Demokrasi Di Era Digital, menyatakan bahwa tantangan media saat ini luar biasa, sehingga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan era digital saat ini.
Kegiatan berlangsung di Aula Candi Bentar, Kawasan Ancol, Jakarta, Senin 19 Februari 2024, selain dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, Wamen Kominfo Nezar Patria dan sejumlah tokoh pers termasuk anggota Dewan Pers beserta tenaga ahli, Ketua dan Sekretaris PWI serta Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI se Indonesia.
Menurut Hendry Choiruddin Bangun,
meskipun saat ini, beberapa pekerjaan wartawan telah diambil alih oleh teknologi, namun mereka yang dapat beradaptasi, belajar, dan memiliki kreativitas tinggi tetap dapat bertahan di profesinya.
Hendry juga menyampaikan bahwa media massa menghadapi tantangan luar biasa yang telah menggerus kesejahteraan dan kualitas wartawan.
Meskipun demikian, dia optimis bahwa dengan tindakan adaptasi yang diambil oleh sebagian kecil media massa, mereka dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
“Dalam menjalani masa depan yang penuh tantangan ini, kita perlu mendekati diskusi dengan konvensi tinggi untuk mendapatkan ide-ide segar dan menyimpulkan langkah-langkah terbaik yang bisa diambil,” tandas Hendry.
Konvensi Nasional Media Massa membahas beberapa isu terkini di antaranya dengan
Keynote Speech Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Moderator: Retno Intani (SMSI)
Masa Depan Ruang Redaksi
Pemandu: Pemimpn Redaksi IDN Times, Uni Lubis Usulan narasumber kunci: Anggota Dewan Pers Totok Suryanto
2. Pengelolaan Newsroom: Fungsi yang Dibutuhkan dan yang Outdated Pemandu: Ketua Umum ATVSI Iman Sudjarwo
Usulan narasumber kunci: Anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto
3. New Talent for Newsroom: Meningkatkan Daya Tarik dan Retensi Profesi Pers Pemandu: Ketua Umum JMSI Teguh Santosa.
Usulan narasumber kunci: Anggota Dewan Pers Asmono Wikan
4. Strategi Menjaga Kesehatan dan Kesinambungan Bisnis Media Pemandu: Ketua Umum SPS Yanuar Ruswita
Usulan narasumber kunci: Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro
5. Peluang dan Ancaman AI terhadap Jurnalisme dan Kemerdekaan Pers Pemandu: Ketua Umum ATVLI Bambang Santoso
Usulan narasumber kunci: Anggota Dewan Pers Asep Setiawan
6. Harapan Pers Terhadap Kepemimpinan Nasional
Pemandu: Ketua Umum PRSSNI M Rafiq
Usulan narasumber kunci: Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya. (*)
