BALI (Wartatransparansi.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) terus mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri atau Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
Ini menyusul sukses Pemprov Jatim mewujudkan reformasi birokrasi (RB) berdampak di sektor kemiskinan dan investasi.
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyampaikan ini saat menjadi pembicara bertema “Penguatan RB Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri” di Nusa Dua Convention Center pada Selasa, (5/12).
Sukses Jatim dalam penggunaan produk dalam negeri telah dimulai dengan melibatkan pelaku UMKM. Peran UMKM dinilai sangat penting.
Lalu Adhy Karyono mengungkap ketika pandemi Covid-19 yang melumpuhkan sebagian sektor. Saat itu ekonomi Jatim terbilang baik. Hal itu karena ditopang pelaku UMKM.
Bahkan kontribusi pelaku UMKM terhadap PDRB Jatim setiap tahun meningkat.
Di tahun 2022 meningkat sebesar 0,55 persen dibandingkan tahun 2021. Tahun 2021 sebesar 57,81 persen. Sedangkan tahun 2022 sebesar 58,36 persen atau senilai Rp 1,593 triliun, katanya.
Tidak hanya melibatkan UMKM, Adhy mengatakan pentingnya sosialisasi teknis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memberikan kesempatan kepada para penyedia memenuhi kebutuhan instansi pemerintah.
Upaya Pemprov Jatim melakukan percepatan TKDN antara lain, sosialisasi terkait Peraturan TKDN kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha. Standarisasi dan Pendampingan Standarisasi (FGD, Pelatihan, Seminar) serta Pemasaran melalui Misi Dagang, BusinessMatching Online dan Offline.
Jatim berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami di Jatim berupaya untuk merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah di Jatim agar memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan koperasi, kata Adhy.
Pada 23 November 2023, Adhy menyebut perusahaan industri yang produknya telah memiliki sertifikat TKDN sebanyak 845 perusahaan atau sekitar 11,2 persen dari total 7.484 industri di Jatim yang sudah terdaftar di SIINas.
Kemudian sertifikat yang masih berlaku sebanyak 7.906 dari total 30.390 sertifikat yang masih berlaku. Sedangkan sertifikat yang sudah expired sebanyak 6 sertifikat.
Adhy menjelaskan, kelebihan-kelebihan Jatim Bejo (Belanja Online) adalah menyederhanakan SPJ Pengadaan Barang/Jasa, Menambah Metode Pembayaran Menggunakan Virtual Account, Menambah Fitur Pinjaman bagi penyedia pada yang tergabung dengan Jatim Bejo memanfaatkan BPD Jatim, menambah batasan nominal pemanfaatan Ganti Uang (GU) dari Rp 50 Juta menjadi maksimal Rp 200 Juta serta mengintegrasikan proses PBJ hingga pembayaran.
Sementara E-katalog yang tercantum dalam Instruksi Gubernur Jatim No. 1/INST/013/2022 tentang P3DN dan Produk UMK, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan GNBBI pada Pelaksanaan PBJ di Lingkungan Pemprov Jatim.
Berdasarkan sumber dari monev katalog tanggal 24 November 2023, jumlah katalog lokal di Jatim total ada 99 etalase. 17 etalase pekerjaan konstruksi. Sebanyak 163.856 produk tayang dengan total transaksi Rp 2,8 triliun, jelasnya. (*)
