SIDOARJO (Wartatransparansi.com) – Program Studi Administrasi Publik (AP) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menggandeng Pusat Studi Kebijakan Publik, kembali menggelar Fo
rum Grup Diskusi (FGD) yang bertemakan “Transformasi Kampanye Politik”.
Acara yang digelar pada Jum’at (20/10) tersebut, dihadiri oleh narasumber seorang pengamat politik, Nanang Haromin, dan Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si selaku Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media Umsida.
Gelaran diskusi publik ini, bertujuan untuk membahas secara menyeluruh teknis dan teoritis terkait Transformasi Kampanye Politik Pemilu secara menyeluruh.
Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh asisten laboratorium dan anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Umsida tersebut, Ketua Program Studi (Kaprodi) AP Umsida Ilmi Usrotin bertugas membuka acara yang juga sekaligus melaunching Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik.
“Tahun ini adalah tahun kita berprestasi. Progran kerja kita telah disetujui, termasuk penambahan laboratorium AP. Sebelumnya, kita hanya memiliki laboratorium E-Government dan kebijakan publik. Sekarang, kita tambahkan satu lagi, yaitu Laboratorium governance dan manajemen kebijakan publik,” ujarnya Ilmi.
Ilmi menjelaskan bahwa, dirinya berharap agar Laboratorium baru ini bisa jadi inkubator model sistem pemerintahan dan standarisasi manajemen pelayanan publik di Pemerintah desa serta Pemerintah Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. “kedepan tujuan utama dari Prodi Administrasi Publik adalah rekognisi di ASEAN,” tuturnya.
Diketahui bahwa Prodi AP umsida memiliki tiga laboratorium diantaranya Lab e-government, Lab. kebijakan publik dan perencanaan pembangunan, serta lab. governance dan manajemen pelayanan publik (MPP). Penambahan laboratorium governance dan manajemen pelayanan publik adalah langkah penting untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di bidang administrasi publik. Diharapkan dengan bertambahnya laboratorium ini teman-teman mahasiswa lebih meningkatkan kreatifitasnya dan mendukung tata Kelola di laboratorium.
Nanang Haronim yang juga pengamat politik menyampaikan, “Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sangat banyak spanduk bergambar wajah para politisi yang terpampang di pinggir jalan. Padahal, saat ini belum memasuki masa kampanye,” papar Nanang.
Mantan Komisioner KPU Sidoarjo tersebut mengungkapkan bahwa, saat ini masih berlangsung masa sosialisasi dan Pendidikan politik bagi para peserta Pemilu. Sedangkan masa kampanye, baru akan berlangsung pada 28 November 2023.
“Menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pemilu (kamu saya bantu, jadi tahun 2024 kamu pilih saya). Saat ini tidak kena hukum, karena caleg belum ditetapkan secara resmi, tahapan kampanye belum juga dimulai. Jadi secara prosedur para penyelenggara dan pengawas masih abai. Baru bisa terjerat jika sudah ditetapkan sebagai bacaleg dan terdaftar calon tetap.” imbuhnya.
