“Untuk menindaklanjuti hal tersebut, nanti dari rapat itu kita bisa tahu seperti apa sebetulnya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pemkab Blitar dan statusnya seperti apa,” kata Suwito.
Suwito menegaskan Pemkab Blitar harus menjelaskan secara gamblang permasalahan sewa rumah dinas ini, karena isu ini akan semakin liar jika tak ada penjelasan resmi dan terperinci dari Pemkab Blitar.
“Nanti dalam rapat itu akan dibuka semuanya, jadi kita akan tahu. Supaya permasalahan ini tidak antar pribadi, tapi kita sikapi secara kelembagaan itu jauh lebih baik. Nanti hasilnya seperti apa, baru kita ambil tindakan selanjutnya,” jelas politisi dari PDIP ini.
Demikian juga Ketua Komisi III, Sugianto mendesak aparat penegak hukum baik itu Polres atau Kejari Blitar untuk turun tangan menyelidiki kasus ini, karena menurutnya kasus ini telah menjadi atensi publik. Dimana masyarakat Kabupaten Blitar melihat adanya indikasi kerugian negara didalamnya.
“Maka kami minta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dengan menyelidiki hal ini, masyarkat menunggu masalah sewa rumah dinas ini dibuka secara terang benderang. Jangan ada yang ditutup-tutupi, masyarakat Blitar sudah cerdas makin ditutupi makin dikejar sampai terbongkar,” imbuh politisi dari Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, terungkap jika Pemkab Blitar melalui BPKAD Kabupaten Blitar telah mencairkan anggaran sewa rumdin Wabup Blitar sejak 2021-2022 yang nilainya setahun Rp 294 juta.
Padahal selama ini diketahui publik, sejak dilantik 26 Pebruari 2021. Wabup Blitar, Rahmat Santoso tinggal di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN). Kemudian 2023 ini, tinggal di Wisma Moeradi milik Pemkab Blitar. Bukan di rumdin atau rumah yang disewakan oleh Pemkab Blitar. Lalu rumah mana yang disewa untuk rumdin wabup, serta siapa yang mencairkan?
Jika dihitung total anggaran sewa rumdin yang sudah dicairkan sejak 2021-2022, dengan alokasi Rp 294 juta per tahun atau Rp 24,5 juta per bulan. Tahun 2021 dihitung 10 bulan (sejak pelantikan Pebruari 2021) dan 12 bulan untuk 2022, maka totalnya mencapai Rp 539 juta.
Kepala BPKAD, Kurdianto ketika dikonfirmasi meminta menanyakan ke Bagian Umum Setda Pemkab Blitar. Namun Kabag Umum, Eko Sumardiyanto juga mengelak mengaku tidak tahu karena dirinya baru menjabat awal 2023.
Sedangkan untuk tahun 2023 ini, anggaran rumdin Wabup Blitar meskipun sudah ada, tapi tidak dicairkan dengan alasan Wabup Blitar tinggal di Wisma Moeradi milik Pemkab Blitar. (*)
