“Ini aneh. Parkir di mal susah, tapi pajaknya turun. Terus kemana larinya uang itu? Pajak itu kan uang kita yang dibayarkan ke pengusaha mall, bukan uang pengusaha yang kita ambil, ” katanya
Dia mengaku, sudah menyampaikan terkait pajak restoran, pajak hotel. Pajak hotel juga begitu, pada 2023 Rp 405 miliar, tapi pada 2024 targetnya hanya Rp 381 miliar.
“Kita sampaikan ke pak Ikhsan, kita menginap di hotel atau makan di restoran, misalnya habis Rp 1 juta dan kena Rp 1,1 juta. Yang 10 persen namanya PPN, dan itu semestinya masuk ke pemkot,” ungkapnya.
Mantan ketua DPRD kota Surabaya ini menambahkan, dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya terungkap bahwa Rp 100 ribu kali sekian ribu orang itu dibawa pengusahanya, tidak disetorkan ke pemkot.
“Ini kan berarti pengusaha itu ngembat pajak. Uangnya rakyat yang dibayar lewat pengusaha rumah makan, dibawa dan tidak disetorkan ke pemkot,” ujarnya.
Machmud merasa ironis, pemkot itu baik hati. Orang yang ngembat pajak itu dipanggil, diajak ngobrol, dan diminta untuk mencicil.
“Itu kan maling pajak. Seharusnya diberi contoh, satu ditahan. Pemkot katanya sudah undang BPK, Kejaksaan, tapi mana yang ditahan? Ini sudah jelas-jelas melanggar, tapi dibiarkan. Idealnya ya tidak boleh baik-baik kita,” tegasnya.
Machmud mengatakan tidak bayar pajak akhirnya jadi budaya. Pengusaha tidak apa-apa mengambil uang rakyat, jika toh ketahuan cuma disuruh mencicil, sama sekali tudak ada sanksinya. Dampaknya tetap rakyat yang jadi korban. Pembangunan tidak ada, uang dipakai pengusaha untuk investasi lagi, dan dikembalikan lagi. Begitu seterusnya, jumlahnya dampai miliaran.
Machmud menyatakan hendaknya pemkot kurangi pesta Dan gelaran tak ada gunanya itu. Sampai ada anggota banggar hang menyatakan
kenapa pertunjukkan terus menerus bisa tampil di dalam pemkot yang notabene memakai dana APBD, sementara rakyatnya setengah mati. Pemkot harusnya refocusing , rasionalisasi anggaran.
“Inilah yang saya katakan ada yang salah di situ. Kurangilah pesta rakyat itu. ,”pungkasnya. (*)
