SURABAYA (Warta Transparansi.com) –
Kalangan Dewan Kota Surabaya menilai semua sektor pendapatan Pemkot Surabaya sedang mengalami kondisi kurang baik.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud menyampaikan, saat membaca
postur anggaran APBD Surabaya 2024
dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan beberapa hari lalu, bahwa kondisi keuangan Pemkot Surabaya pesimistis. Dalam uraiannya, Pemkot terbaca target pendapatan tahun 2024 hanya Rp 10.469.809.300.872, padahal tahun 2023 pendapatan Rp 11.364.891.467.475. Artinya, turun Rp 895.082.166.603 atau 7,88 persen.
“Setelah saya cek di dalamnya, ternyata semua turun. Mulai pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak bumi bangunan (PBB) semua turun,”kata Machmud saat dikonfirmasi di gedung DPRD Surabaya, Senin (31-07-2023).
Machmud, menerangkan ada yang salah dalam manajemen keuangan Pemkot Surabaya. Karena di awal-awal uraiannya pemkot sudah menyebut kondisi ekonomi di Surabaya mulai 2021, 2022, dan 2023 itu membaik terus hingga menguat. Namun ketika uraian angka demi angka, di situ terlihat semua sektor pendapatan ngedrop.
“Inilah menurut saya ada yang salah di sini. Saya sampaikan ke pak Ikhsan di forum itu. Pak Ikhsan sendiri ya bingung dan tak bisa menjawab. Ini kan aneh, eman, ” tuturnya sambil tersenyum
Misalkan, Senin (24-07-2023) lalu, Wali Kota Eri Cahyadi bertemu dengan 1.476 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. PPPK ini aslinya menurut gaji kementerian memang di bawah tenaga kontrak atau outsourcing (OS). Tapi Wali Kota menyampaikan nanti gaji PPPK guru akan ditambah atau lebih tinggi dibanding tenaga kontrak.
Machmud mengatakan nambah itu dari mana. Uangnya apa? Uang APBD atau uang pribadi. Kalau pakai uang APBD, kondisi keuangan pemkot lagi susah.Buktinya, di internal pemkot sendiri sedang banyak rasionalisasi. Bahkan, anggaran OPD sampai tiga kali mengalami perombakan keuangannya. Belanja-belanjanya juga dikurangi.
“Di satu sisi Wali Kota ngomong seperti itu. Ini uang dari mana? Yang realistis saja, jangan berlebihan. Belum nanti lain-lain yang disampaikan terus menerus, “ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Ia melihat dalam postur anggaran ini tidak cocok. Bahkan Tim Anggaran Pemkot Surabaya meminta waktu pembahasan ditunda.
Machmud menyatakan, sekarang kondisi ekonomi membaik seharusnya semua pendapatan pemkot ikut meningkat. Realitanya PAD Surabaya merosot. Ia menanyakan, Kenapa pajak restoran pada 2023 mencapai Rp 641 miliar, tapi pada 2024 hanya ditarget Rp 600 miliar. Ini jauh di bawah potensi.
Begitu juga pajak parkir. Kalau parkir di mall kan harus bayar pajak. Pada 2023 ditarget Rp 140, 6 miliar, sedangkan pada 2024 target pajak parkir hanya Rp 109 miliar, kan ngedrop. Turunnya itu lebih dari Rp 30 miliar.
