JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Sengkarut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), diingatkan untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan PPDB karena meningkatnya laporan berupa protes terkait penyelenggaraan PPDB.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf dalam rilis tertulis tertanggal 25 Juli 2023, menegaskan bahwa polemik PPDB tidak boleh dibiarkan menjadi dilema tanpa ada penanganan yang tuntas.
“Masalah terbesar yang kita hadapi dalam dunia pendidikan adalah sistem zonasi. Di mana-mana orang berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah dengan berbagai cara yang kurang baik, seperti hanya numpang tinggal sementara dan juga persoalan data yang kurang signifikan,” kata Dede.
Diketahui, banyak kecurangan terhadap praktik PPDB berbasis zonasi. Mulai dari, temuan Kartu Keluarga (KK) palsu, adanya upaya penyisipan nama calon murid pada KK sebagai anggota keluarga tambahan, hingga modus manipulasi yang dioperasikan secara meyakinkan sehingga membuka celah agar memenuhi syarat domisili sebagai prinsip dasar PPDB zonasi.
Bahkan, Kemendikbudristek menemukan manipulasi jalur zonasi. Modusnya memasukkan nama anak ke dalam kartu keluarga yang alamat rumahnya dekat dengan sekolah yang dituju. Modus tersebut mengakibatkan dalam satu KK ditemukan adanya nama 10-20 anak.
Menanggapi temuan tersebut, Politisi Fraksi Demokrat itu menilai perlu memperkuat pengawasan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana kementerian tersebut bisa turut pemantauan perubahan data kependudukan. “Persoalan ini harus melibatkan Kementerian lain. Terutama Kemendagri soal kewenangan pengawasan daerah. Karena diduga banyak kecurangan penerimaan murid baru dengan menggunakan perpindahan domisili,” jelasnya.
