MAKASAR (Wartatransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, untuk menjaga iklim investasi terutama dari luar negeri, komitmen kepala daerah menjadi sangat penting. Ini agar investor yakin bahwa investasinya akan aman.
“Saya seringkali bertemu dengan para investor. Juga sering turun ke daerah untuk memonitor dan memastikan daerah tersebut memberikan support atas hadirnya investasi tersebut,” ungkap Khofifah di depan peserta Puslatbang KMP LAN di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (25/7/2023).
Khofifah memaparkan, peningkatan investasi di Jatim dilakukan melalui sejumlah strategi dan dilakukan secara produktif, inklusif dan berkelanjutan.
Secara produktif yakni melalui integrasi perizinan berusaha secara elektronik seperti melalui Jatim Online Single Submission (JOSS), harmonisasi dan simplifikasi regulasi yang menghambat investasi dan perizinan berusaha, fasilitasi dan pendampingan investor, dan peningkatan iklim investasi berusaha.
Selanjutnya secara inklusif, yakni upaya memberikan kesempatan dan pemerataan kepada seluruh stakeholder investasi. Melalui fasilitasi dan pendampingan investor, fasilitasi penyelesaian masalah, peningkatan kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar, dan peningkatan promosi dan Business Matching.
Selanjutnya secara berkelanjutan, yakni upaya mendorong investasi memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Melalui peningkatan investasi skala besar dan menyerap tenaga kerja, serta peningkatan Investasi berkelanjutan, katanya.
Kita tengah masuk di era Green Economy dan menuju Blue Economy. Green economy mensyaratkan bagaimana limbahnya bisa dikonversikan atau didaur ulang, dan blue economy bagaimana industry tidak akan berdampak pada limbah.
“Jadi ada syarat ketat yang harus dipenuhi. Apalagi, jika diekspor ke sejumlah negara yang memberikan syarat tertentu,” kata Khofifah.
Tidak hanya itu, peningkatan iklim investasi di Jatim juga dilakukan melalui pemberian kemudahan berbisnis bagi investor. Pemberian kemudahan ini berupa fasilitas pasokan energi, penyediaan fasilitas dan infrastruktur, penyediaan lahan atau lokasi, panduan pelaksanaan pelaporan kegiatan investasi, Fasilitasi dan koordinasi penjajakan investasi dengan pihak-pihak terkait.
Kemudian menjalin kerja sama untuk persiapan investasi, kemudahan perizinan berusaha yakni melalui aplikasi JOSS yang dibangun oleh DPMPTSP. Juga, Fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah pelaksanaan investasi, serta penyediaan data dan informasi tentang peluang investasi melalui East Java Investment Hub.
East Java Investment Hub ini adalah platform interaktif yang menyediakan informasi di Jatim kepada pelaku usaha dan masyarakat luas tentang peluang investasi, regulasi, kemudahan berusaha. Serta Helpdesk, portal untuk pemohon izin bertanya terkait proses perizinan di DPMPTSP Prov. Jatim, urainya.
Kondusifitas iklim investasi di Jatim terlihat dari berbagai pencapaian. Dimana tren realisasi investasi di Jatim selama lima tahun terakhir yang menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi Jatim tahun 2022 sebesar Rp. 110,3 Triliun.
Realisasi investasi Jatim Tahun 2022 ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 (y-o-y) sebesar 38,8%. Realisasi investasi ini terdiri dari investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 44,9
Triliun atau tumbuh 66,7% dari tahun 2021 (y-o-y). Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 65,4 Triliun dengan peningkatan 24,5% dari tahun 2021 (y-o-y).
Sedangkan realisasi investasi Jatim per Semester I Tahun 2023 mencapai Rp 61,1 Triliun. Capaian ini
berkontribusi 9% terhadap realisasi nasional. Realisasi PMA juga konsisten tumbuh, hal ini menunjukkan terjaganya kepercayaan investor asing di Jatim.
“Alhamdulillah, pertumbuhan realisasi investasi Jatim konsisten di atas nasional. Keberhasilan menjaga kepercayaan investor asing terhadap Jawa Timur juga merupakan buah manis dari kerja
keras Pemprov Jatim dan semua elemen strategis di Jawa Timur dalam mendorong dan mengelola investasi,” katanya.
Salah satunya pelayanan pra dan pasca perijinan yang terintegrasi secara digital dan komprehensif.
Beberapa upaya pengelolaan investasi telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi, diantaranya pelayanan berbasis elektronik yang lebih mudah dan informatif, imbuhnya.
Tidak hanya itu, Jatim merupakan provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis tertinggi di Indonesia, dengan tingkat daya saing kedua setelah DKI Jakarta. Jatim memiliki sejumlah Kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mendukung peningkatan realisasi investasi dan juga berpotensi meningkatkan penciptaan lapangan kerja. (*)
