Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Saat ini, Indeks Reformasi Birokrasi Jatim tahun 2022 yakni 80,11.
Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan birokrasi pemerintah provinsi Jatim semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
“Hal ini terus kita upayakan untuk mewujudkan transformasi Birokrasi Indonesia yakni birokrasi berkelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif, akuntabilitas kinerja dan pengawasan efektif,” katanya.
Lebih lanjut menurutnya, prinsip reformasi birokrasi bukan hanya perubahan pelaksana teknis, instrumen, dan tata kelola kelembagaan. Namun jauh lebih penting menyangkut transformasi cara berpikir dan bertindak dari sumberdaya yang ada di dalamnya.
“Yakni mampu merubah prespektif dan logika berpikir, memberikan tuntunan serta landasan perubahan arah bagaimana birokrasi kedepannya harus dijalankan,” katanya. (amin ist)
