SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Puncak peringatan hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (KBN) dilaksanakan di Kantor Kecamatan Binangun, Kabupaten Lamongan, Selasa (16/5/2023). Dalam kegiatan yang dihadiri Menko PMK Muhajir Efendi dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan santunan kepada anak yatim.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan dalam kajian resiko bencana di tingkat nasional, Jatim termasuk katagori sedang. Berbagai bencana yang terjadi di Jatim di antaranya banjir, tanah longsor. Saat ini Pemerintah Provinsi Jatim sedang mengantisipasi bencana kekeringan yang bisa terjadi di 32 kabupaten/kota. “Saat ini kita bergerak untuk mengatasi bencana di Situbondo berupa pengeboran air, melakukan distribusi air menggunakan tangki air.
Kalau melihat indeks resiko bencana yang terjadi di Indonesia, alhamudilah selama 5 tahun terakhir terus menurun. Seperti tahun 2021 indeks resiko mencapai 117, 26 namun padatahun 2021 turun menjadi 108,6 poin. Ini menunjukkan upaya Pemprov Jatim bersama kabupaten/kota serta masyarakat betul-betul menunjukkan bahwa prioritas penanggulangan bencana sangat penting. Dan juga menunjukkan bahwa kami terus memperbaiki sistem mekanisme penanggulangan bencana.
“Kami juga menyampaikan bahwa pemprov Jatim terus menerus melakukan pengurangan risiko bencana dengan melakukan pemetaan potensi bencana dan membuat simulasi di lapangan, termasuk aparatur dan dunia usaha untuk bersama-sama melakukan penanggulangan bencana,” ungkapnya.
Sementara itu, Letjen TNI Suharyanto, Ketua BNPB mengatakan, hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional diperingati setiap tanggal 26 April. Pada tahun 2017 BNPB menetapkan tanggal 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana dan setahun kemudian Presiden Jokowi setuju peringatan hari kesiapsiagaan bencana ditetapkan setiap tanggal 26 april. “Kita semua menyadari aspek pencegahan sebelum terjadi bencana sangat penting. Unsur kita semua mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, unsur usaha, media. Semuanya harus memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana,” bebernya.
