“Selain itu dengan banyaknya belanja APBD tersebut akan dapat mendorong belanja pihak swata sehingga perekonomian daerah akan berkembang dengan baik,” terangnya.
Menurut Wakil Mendagri ada beberapa solusi dalam percepatan realisasi pendapatan APBD. Diantaranya melakukan pengadaan dini dimulai akhir Agustus tahun sebelumnya. Juga melakukan percepatan belanja melalui E katalog lokal.
Selain itu juga perlu ada penepatan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa, percepatan penetapan juknis DAK dari Kementerian / Lembaga, percepatan pelaksanaan DED awal tahun.
Wamen juga menekankan adanya pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai kemajuan kegiatan, peningkatan Kapasitas Aparatur pengelola keungan daerah, membentuk Tim monitoring dan evaluasi, pemberian reward dan punishment terhadap realisasi anggaran.
Juga tentang percepatan realisasi administrasi, melakukan penyederhanaan bentuk Kontrak dan bukti pertanggung jawaban pelaksanaan, mendorong peran APIP dalam melakukan Reviu terhadap dokumen perencanaan, meminta pendampingan dan asistensi APH. (guh)
