SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Tiga Ketua Umum Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sama-sama menyampaikan konsep dan gagasan tentang transformasi ekonomi yang saat ini sedang terjadi pada bangsa Indonesia. Ketiganya yang ini masuk anggotai Kabinet Joko Widodo tentu mendukung penuh kebijakan Jokowi khususnya di bidang ekonomi. Hal itu disampaikan mereka dalam silaturahmi nasional KIB yang berlangsung di Surabaya, Minggu (14/8/2022).
Seperti dikatakan oleh Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa saat sedang memasuki fase krusial menunju transformasi ekonomi. Fase itu menurutnya, berada pada 2025 hingga 2035 mendatang. Dalam menghadapi hal itu, menurutnya pemerintah Indonesia harus mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi.
“Dalam mewujudkan transformasi ekonomi tersebut, kita harus mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi. Dan, pra syarat utama harus memiliki stabilitas politik,” papar Airlangga yang juga Menko perekonomian di Kabinet Presiden RI Joko Widodo.
Adanya KIB ini lajut Airlangga untuk memperkuat stabilitas politik. Karena itu, koalisi ini sifatnya inklusif. Dan, program ini diberi judul program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau PATEN. “Di tengah PATEN isu sistenabilitas menjadi penting. Oleh karena itu dalam situasi kondisi pandemi ini, kita perlu sehat manusianya,” tambahnya.
Yang kedua, dalam situasi ekonomi yang penuh tidak kepastian ini, maka wajib dan penting ekonomi bangsa Indonesia sehat. Baik sehat baik fiscal maupun sektor riil. Maupun pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesehajahteraan
Yang ketiga sehat buminya. “Itu berarti pembangunan berkelanjutan. Kita tahu saat ini kita menghadapi climato change. Dan, kita setuju dengan adanya dekarbonisasi,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan setiap bangsa memiliki bonus demo demografi.Dan, saat ini bangsa Indonesia berada di penghujung hal itu. Karena itulah, adanya PATEN, bangsa Indonesia melakukan akselerasi transformasi pembangunan ekonomi.
Diakuinya, Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dengan program-program tidak hanya ekonomi yang bersifat linier tetapi ekonomi sekuler. “Targetnya jelas membawa Indonesia lolos atau lulus menghadapi jebakan dari negara yang berpendapatan menengah. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan KIB, kita bisa menuntaskan Indonesia masuk ke high ekonomi,” harapnya.
Sedangkan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan menambahkan, bahwa bangsa Indonesia memerlukan peta arah jalan untuk menuju bangsa yang maju. Perlu adanya visi dan misi. Hanya saja, memang apa yang disampaikan dalam forum nasional ini masih belum sempurna.
“Karena itu, silakan kita bertengkar agar Indonesia lebih lebih maju dengan bertengkar tentang fikiran, konsep dan gagasan. Bukannya bertengkar tentang identitas atau individu. Apalagi tentang suku dan agama. Penyampaian gagasan atau konsep ini agar Indonesia bisa menjadi maju pada 2035 mendatang,” beber Bang Zul –panggilan akrab Menteri Perdagangan RI tersebut.
Menurutnya, tidak ada bangsa yang maju tanpa berdaulat termasuk berdaulat di bidang pangan. Karena itulah, dalam silaturahmi nasional di Surabaya itu, semua menyampaikan gagasan itu. “Dan, kita terbuka mendapat masukan dari berbagai kalangan,” tutupnya. (sr/min)