JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Izin tambang emas di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang dipegang PT Tambang Mas Sangihe, hingga kini masih menjadi polemik. Untuk menghindari masalah yang lebih luas, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mendengarkan masukan dari para pakar sebelum mengambil keputusan.
Masukan untuk masalah di Sangihe ini disampaikan para pakar yang tergabung dalam Pusat Studi Hukum ESDM IKA FH Universitas Diponegoro (Undip).
“Ada baiknya pemerintah mendengarkan masukan-masukan dari para pakar yang tergabung dalam Pusat Studi Hukum ESDM IKA FH Undip. Apalagi, mereka juga menyampaikan sejumlah instrumen yang harus dipenuhi dalam urusan perizinan tambang emas Sangihe agar pertambangan tidak berdampak pada konflik kerusakan lingkungan,” tutur LaNyalla, Selasa (29/6/2021).
Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, instrumen penting yang harus ada dalam perizinan tambang antara lain berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
“Dokumen Amdal saat izin tambang disetujui pemerintah, harus sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Hal ini sangat penting dan harus diperhatikan, mengingat 80 persen wilayah Indonesia adalah pesisir, dan sisanya adalah kehutanan. Sehingga penting dicermati aspek lingkungan hidup dan ekologisnya,” terangnya.
Sedangkan Instrumen lainnya adalah berjalannya pengawasan dan proses reklamasi dan pasca tambang.
