JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung keputusan pemerintah yang memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro untuk menghentikan laju pandemi Covid-19. Menurutnya, penerapan PPKM Mikro lebih tepat dibandingkan lockdown.
Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah, membuat banyak kalangan mendesak agar pemerintah memberlakukan lockdown.
Namun, LaNyalla tidak setuju dengan desakan tersebut. Menurutnya, kebijakan lockdown lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
“Kami di DPD RI mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan tetap menerapkan PPKM Mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19, khususnya di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta,” tutur LaNyalla, Kamis (24/6/2021).
Bagi Senator asal Jawa Timur itu, lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu bukan solusi yang tepat untuk saat ini.
“Kita sudah punya pengalaman tahun lalu memberlakukan PSBB atau lockdown. Dampaknya sangat besar. Karena lockdown membutuhkan dana yang besar. Kalau kita kembali PSBB, berarti pemerintah harus menyiapkan kebutuhan pangan kepada seluruh warga,” tuturnya.
LaNyalla mengatakan, PSBB akan berimbas pada permasalahan ekonomi, yang kemudian berpotensi untuk menjadi masalah sosial. Karena, banyak warga yang akan kesulitan mencari nafkah.
“Ingat, tidak semua masyarakat bisa work from home. Ada banyak pekerja yang harus keluar rumah untuk mendapatkan uang, seperti buruh dan driver ojek online. Belum lagi mereka yang pendapatannya dari pemasukan harian. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup padahal saat ini perekonomian negara juga sedang sulit,” katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pihak-pihak yang mewacanakan lockdown untuk tidak memaksakan pendapatnya.
Menurut LaNyalla, mengatasi persoalan pandemi tidak cukup hanya berbicara mengenai sektor kesehatan saja karena semua saling berkaitan.
