Karena Kementerian PAN RB tidak dapat mengawasi langsung, untuk itu bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pimpinan satker agar melakukan pengawasan ke staf di daerahnya agar tidak sampai mudik. Jika terbukti mudik harus diberi sanksi yang tegas,”tegas Tjahjo Kumolo.
ASN bisa menjadi contoh baik buat masyarakat, agar tidak mudik. Lebih lanjut dijelaskan larangan mudik ini bertujuan mencegah penyebaran covid-19 agar tidak menjadi cluster baru.
ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat, untuk tidak mudik.
Menpan RB juga menginstruksikan semua Bupati agar memberi perintah kepada sekda untuk mendata ASN nya masing masing.
ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Selain meresmikan MPP, Menpan-RB bersama Gubernur Jawa Timur dan Bupati Magetan bersama rombongan lain menyaksikan prosesi akad nikah di MPP Magetan bahkan Menpan – RB didapuk jadi saksi akad nikah salah satu pasangan pengantin yang menikah di MPP. (rud)
