Surabaya , (Wartatransparansi l) – Berbagai upaya guna menyelamatkan perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX, Oktober 2021, sangat tepat dalam menjaga khazanah berbangsa dan bernegara pada masa pandemi Covid-19.
PON XX Papua merupakan PON ke-5 berlangsung di luar Jakarta sejak PON XV 2000 di Jawa Timur. Bukan sekedar pergelaran di daerah, tetapi lebih dari itu bahwa pemerataan pembangunan di sarana dan prasaran olahraga standar nasional dan internasional sudah merata di seluruh Indonesia.
Apalagi pada masa pandemi Covid-19, guna mengendalikan dan menangani virus Corona lebih baik, juga membangkitkan serta memulihkan ekonomi nasional. Sukses pergelaran PON sangat strategis.
Sebagai catatan bahwa PON XVI 2004 di Sumatera Selatan dengan berpusat di Palembang, menyisahkan infrastruktur di Pulau Sumatera wilayah Selatan sebagai peninggalan Kerajaan Sriwijaya, berstandar internasional dan membangkitkan olahraga di Sumatera.
Walhasil, setelah PON Sumsel merembet berbagai perhelatan internasional, termasuk Asian Games berlangsung di Palembang dengan berbagai pembangunan pelengkap sebagai pendukung sukses multievent Asia.
Selanjutnya, PON XVII 2008 Kalimantan Timur berhasil membangun stadion internasional dan berbagai fasilitas olahraga standar nasional dan internasional, di Pulau Kalimantan.
Berikutnya, PON XVIII Riau dan PON XIX Jawa Barat sekedar memperkuat posisi daerah bahwa PON mampu diselenggarakan di daerah dengan baik dan berkualitas internasional.
PON XX Papua 2021 atau tertunda 1 tahun dari rencana awal, sangat strategis karena bumi Cendrawasih dengan perlawanan dari Gerakan Papua Merdeka, dan berbagai kampanye kurang mendukung terhadap Indonesia, menjadikan PON Papua sangat strategis guna mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sangat tepat guna menyelamatkan PON Papua dan Pepaarnas XVI Papua. Apalagi mendukung perubahan dan pergeseran anggaran dengan melakukan koordinasi untuk penguatan hukum dengan kejaksaaan beserta kementerian atau lembaga terkait.
Kamis (1/4/2021), DPD RI memberikan solusi dengan sengaja mengundang dari Kemendagri dan Jamdatun untuk membantu Gubernur dalam memastikan bahwa dukungan anggaran melalui skema Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD bukanlah kesalahan atau kekeliruan.
Hal itu disampaikan LaNyalla saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan PON XX dan Peparnas XVI Papua, di Gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan Jakarta.
Kegiatan ini melibatkan Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sejumlah Gubernur, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua PB PON XX Papua, Ketua Umum KONI Provinsi se Indonesia.
Dukungan terhadap Pemerintah Provinsi tersebut, dengan mengacu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD.
Dukungan dan penguatan DPD RI ini, sebagai upaya menyelamatkan PON Papua XX 2021, supaya berlangsung sukses dan membawa perubahan dalam penguatan kesatuan bangsa, terutama dalam mengawal prestasi olahraga seacara nasional.
Menjaga dan menyelamatkan dengan mensukseskan PON XX Papua dan Peparnas XVI, akan menjadi catatan ibadah sekaligus menjaga keutuhan bangsa dan negara.
