“Jika perizinan impor dipermudah tanpa ada batasan kuota, hal itu jelas akan menghancurkan bangunan ketahanan pangan yang saat ini sedang kita kuatkan,” jelasnya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini menambahkan, selama ini keputusan-keputusan strategis import yang dikontrol melalui Quantitative Restrictions (QR), seringkali menuai kritik masyarakat dan dirasakan merugikan para petani.
“Bisa dibayangkan jika keran impor dipermudah syarat dan perizinannya, maka negara kita akan banjir pangan impor lalu bagaimana nasib pangan nasional kita?” ujarnya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan pemerintah harus fokus pada produksi lokal. “Bahkan kita bisa surplus dan tak perlu bergantung pada impor,” katanya. (nur)
